Jokowi janji percepat pembahasan RUU masyarakat adat

Jokowi AMAN
Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki berbincang dengan perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Negara, Rabu, 22 Maret 2017. Foto: Biro Pers Setpres

Kekecewaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) karena Presiden Joko Widodo batal membuka kongres nasional mereka di Tanjung Gusta, Medan, 15 Maret lalu sedikit terobati setelah akhirnya bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Rabu, 22 Maret 2017.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan dukungannya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA), yang saat ini draftnya masih dalam proses pemutakhiran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

RUU inisiatif DPR yang proses legislasinya sudah tertunda lama ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2017 dan merupakan satu dari 49 RUU yang diprioritaskan dalam Prolegnas.

“Pemerintah akan terus mendorong agar [RUU] itu segera diselesaikan. Karena ini juga menyangkut kebutuhan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan lahan. Payung hukumnya kalau sudah selesai, ini akan lebih cepat,” ujar Jokowi dalam pertemuannya dengan AMAN.

Anggota DPR Komisi II, Arif Wibowo, juga menyatakan dukungannya agar RUU ini bisa segera disahkan agar dapat mengafirmasikan perlindungan terhadap sebagian masyarakat Indonesia yang hidupnya berdasarkan hukum adat.

“RUU ini akan memperjelas definisi masyarakat adat secara terbatas namun utuh dan jelas,” ujar Arif kepada The Parrot.

Bila disahkan, UU itu akan menjadikan 2.332 komunitas masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN, yang jumlahnya mencakup sekitar 17 juta hingga 20 juta individu sebagai subyek hukum dan mengafirmasikan hak-hak masyarakat adat. Menurut perkiraan AMAN, masih ada 50 juta jiwa masyarakat adat lain yang belum teridentifikasi.

Rukka Sombolinggi, sekretaris jendral AMAN periode 2017–2022 yang baru terpilih di kongres Tanjung Gusta, membenarkan dukungan Jokowi terhadap RUU masyarakat adat dan pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Adat.

Desakan kepada Jokowi untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat merupakan salah satu dari 14 resolusi yang dihasilkan dalam kongres Tanjung Gusta.

“Setelah pertemuan tadi, AMAN dan Kepala Staf Presiden langsung bertemu dan bekerja untuk memastikan satgas dibentuk, karena Presiden sudah menyatakan di hadapan perwakilan masyarakat adat agar satgas dibentuk,” ujar Rukka dalam pernyataannya kepada The Parrot, 22 Maret.

Satgas ini akan membangun model penyelesaian konflik, merumuskan dan melaksanakan pemulihan kepada masyarakat adat yang telah menjadi korban pelanggaan hak asasi manusia dan menyusun kajian tentang harmonisasi berbagai peraturan dan undang-undang yang terkait masyarakat adat.

Rukka mengatakan ketiadaan undang-undang yang khusus mengatur tentang masyarakat adat mengakibatkan banyaknya perampasan tanah dan wilayah adat dari masyarakat adat.

“Kriminalisasi pemuka dan pejuang adat biasanya terjadi saat ada perebutan lahan untuk pembangunan atau pembukaan lahan kelapa sawit,” ujar Rukka.

Menurutnya, sejauh ini tercatat ada 233 individu dari berbagai masyarakat adat di Indonesa yang sedang berhadapan dengan hukum karena mempertahankan wilayahnya dan diperkirakan masih ada banyak kasus lain yang tidak tercatat.

Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah masih dalam proses untuk mengesahkan pengakuan terhadap 590.000 hektar hutan adat.

“Kalau itu kita berikan ke masyarakat adat, saya yakin hutan itu akan lebih lestari, lebih terjaga, lebih terpelihara,” ujar Jokowi.

Pemerintah telah menyerahkan 13.122 hektar lahan hutan kepada sembilan kelompok masyarakat adat atau sebanyak 5.700 kepala keluarga di pulau Sumatra, Jawa dan Sulawesi pada bulan Desember 2016, namun AMAN menganggap luas hutan yang diserahkan itu masih jauh dari 8,4 juta hektar wilayah adat yang dipetakan AMAN, yang sebagian besarnya sudah berubah fungsi dan dikuasai negara dan investor untuk pembangunan dan industri.

Pemenuhan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat merupakan bagian janji kampanye pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla pada pemilihan presiden 2104. Dalam Nawacita atau sembilan program pemerintahan mereka, ada enam komitmen yang dijanjikan kepada masyarakat adat.

Beberapa hal dalam enam komitmen itu antara lain peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan dan undang-undang terkait pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, melanjutkan proses legislasi RUU PPHMA, memastikan akan menjalankan proses legislasi mengenai pengelolaan tanah dan sumber daya alam sesuai norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat dan mendorong adanya inisiatif penyusunan RUU yang berkaitan dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang timbul akibat pengabaian hak-hak masyarakat adat.

Sebagai dukungan untuk pencapaian komitmen itu, Rukka mengatakan pada masa kampanye lalu AMAN secara organisasi sepakat untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden dan memobilisasi anggotanya di seluruh Indonesia untuk memilih Jokowi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s