Category: Economy

Ada cerita di balik MRT Jakarta

Tidak seperti kota-kota besar lainnya di dunia, Jakarta tidak punya daya tarik khusus yang bisa menjadikannya sebagai tujuan utama bagi para wisatawan asing. Kecuali ada agenda bisnis untuk dilakukan di Jakarta, banyak turis asing yang hanya sempat melihat bandara, sebelum pada akhirnya melanjutkan perjalanan ke kota lain di negara ini.

Kenapa begitu? salah satunya karena kemacetan lalu lintas Jakarta yang sangat terkenal, ditambah jaringan transportasi umum yang membingungkan dan kurang bisa diandalkan. Tidak heran jika hanya sedikit orang asing yang ingin menghabiskan waktunya di Jakarta.

Namun hal tersebut bisa jadi berubah seiring dengan peluncuran MRT pada bulan Maret ini. Sebuah sistem kereta cepat massal pertama yang kehadirannya sudah lama ditunggu-tunggu oleh banyak orang.

Saat dilakukan tes uji coba pada 30 Januari lalu, wartawan diberikan kesempatan untuk mencoba MRT dengan perjalanan bolak-balik antara bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat ke Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Kereta berjalan tepat waktu selama 30 menit dengan pemberhentian selama 30 detik di stasiun bawah tanah dan stasiun atas yang keseluruhannya berjumlah total 13 stasiun.

“Kami melakukan pengujian dengan skenario keberangkatan terlambat di salah satu halte, serta bagaimana sistem bisa mengejar waktunya supaya semua jadwal kereta akhirnya bisa berjalan normal,” ujar Direktur Utama PT. MRT Jakarta, William Sabandar, dalam perjalanan tersebut.

Pada 25 Januari, pembangunan jalur MRT sudah selesai 99 persen dan perusahaan kemudian menjalankan pengujian secara terintegrasi. Delapan kereta dijalankan secara bersamaan dengan interval 10 menit untuk menguji ketepatan waktu operasi normal, juga untuk memastikan bahwa pintu platform bekerja sesuai dengan keberangkatan dan kedatangan kereta api.

Pada akhir Februari, perusahaan melakukan uji coba penuh bersama dengan simulasi untuk situasi darurat hingga 11 Maret. Uji coba tersebut terbuka untuk partisipasi publik terbatas, sebelum akhirnya layanan penuh perdana diluncurkan pada akhir bulan Maret.

Muhammad Kamaluddin, kepala strategi perusahaan MRT Jakarta mengatakan, selama operasi awal enam kereta latih yang dibangun oleh Nippon Sharyo dan Sumitomo Corp dari Jepang tersebut akan mampu mengangkut hingga maksimum 1.900 penumpang. Jam operasional MRT akan dimulai sejak 5.30 pagi setiap harinya, dengan keberangkatan dari kedua ujung jalur, serta keberangkatan terakhir sampai 10.30 malam.

Terdapat beberapa gerbong kereta yang didedikasikan khusus untuk penyandang disabilitas, dimana gerbong tersebut akan berhenti sangat dekat dengan lift di stasiun. Selain itu, juga akan ada petugas yang ditunjuk secara khusus untuk melayani penumpang wanita di jam-jam sibuk.

“Secara bertahap kita akan meningkatkan jumlah kereta menjadi 14. Kereta akan berjalan dengan kecepatan 30 kilometer per jam untuk perjalanan sejauh 16 kilometer,” tambah Kamaluddin.

Pengerjaan tahap kedua untuk memperluas jalur MRT ke bagian utara kota juga akan segera dimulai, dimana konstruksi diharapkan akan selesai pada 2024 dan operasionalnya akan dimulai pada 2025.

“Kami masih dalam persiapan. Peletakan batu pertama bisa berlangsung kapan saja, tetapi tidak ada yang menghambat atau menunda pembangunan fase kedua, semua berjalan sesuai rencana,” kata William Sabandar.

Fase kedua akan memperpanjang jalur dari bundaran hotel Indonesia ke Kampung Bandan di Jakarta Utara dan setelah selesai akan menjadi jalur lengkap yang terentang dari ujung selatan ke ujung utara Jakarta.

“Kami menetapkan target untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam lima tahun,” kata Kamaluddin, sambil menambahkan bahwa delapan stasiun di jalur kedua akan berada di bawah tanah dan beberapa akan diintegrasikan dengan jaringan bus Transjakarta milik pemda DKI. Tapi pembangunan untuk tahap kedua tersebut akan menemui sedikit kesulitan karena harus melewati Monumen Nasional atau daerah Monas, yang disebut sebagai daerah ring satu di Jakarta Pusat, dimana istana presiden dan kantor-kantor pemerintahan berada.

Januar Wibisono, seorang pekerja yang berkantor di salah satu gedung di kawasan bisnis Sudirman-Thamrin di mana jalur MRT beroperasi di bawah tanah, mengatakan dia bersemangat untuk mencoba layanan ini dan berharap MRT akan membuat perjalanan hariannya dari sebuah lokasi di pinggiran selatan Jakarta jauh lebih mudah. ​​

“Gedung kantor saya berada di dekat stasiun Bendungan Hilir. Saya akan memarkir motor saya di dekat stasiun Lebak Bulus dan naik kereta dari sana. Jika total 30 menit hingga akhir jalur, saya perkirakan akan membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke tujuan saya,” katanya.

Stasiun Bendungan Hilir adalah salah satu dari enam stasiun bawah tanah di area bisnis, yang dimulai dari stasiun Sisingamangaraja. PT MRT Jakarta menawarkan sponsorship untuk hak memberikan nama bagi setiap stasiun sesuai dengan nama asli stasiun, dalam upaya menghasilkan pendapatan diluar tarif. “Tapi stasiun Sisingamangaraja akan menjadi pengecualian. Stasiun itu akan diberi nama Sisingamangaraja Asean untuk menandai gedung Sekretariat Asean di dekat stasiun,” kata Sabandar.

Bersama dengan sistem light rail transit (LRT) yang diperkirakan akan mulai beroperasi tahun ini, diharapkan dapat menggeser orang dari pemakaian kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga akhirnya dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Di beberapa lokasi, moda transportasi umum akan melintasi jalur stasiun terintegrasi, seperti stasiun Dukuh Atas di Jakarta Pusat, yang terintegrasi dengan kereta api bandara, kereta komuter, dan bus reguler, juga Transjakarta.

Jalan-jalan di Jakarta tersumbat melebihi kapasitas karena terjadi peningkatan pertumbuhan sepeda motor yang dipicu oleh mudahnya mendapatkan kredit motor serta hadirnya aplikasi ojek online. Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemacetan di Jabodetabek diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 100 triliun rupiah per tahun.

Untuk mendukung peralihan ke MRT, pemerintah kota DKI juga telah memperbaiki trotoarnya yang tidak rata agar mendorong lebih banyak pejalan kaki dan memungkinkan penumpang yang keluar dari stasiun berjalan kaki ke tujuan mereka.

Jakarta juga dijuluki sebagai salah satu kota yang paling tidak ramah bagi pejalan kaki. Menurut hasil sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Stanford yang diterbitkan pada tahun 2017, orang Indonesia termasuk dalam kategori pejalan kaki paling malas di dunia dengan rata-rata 3.513 langkah setiap harinya, dibandingkan rata-rata di seluruh dunia, yaitu 5.000 langkah.

“Saya sudah menyerah nyetir mobil kalau bepergian sehari-hari sekitar 15 tahun yang lalu, karena saya benar-benar tidak tahan dengan kemacetan,” kata Rani Cahyawati, seorang karyawan yang bekerja di kantor dekat bundaran Hotel Indonesia.

“Setiap hari saya mengandalkan apa saja yang ada, baik itu bus kotor, bus tua, bus Transjakarta, taksi, atau ojek. Jadi, saya benar-benar menantikan MRT dan LRT untuk beroperasi. Sudah waktunya bagi Jakarta untuk dimodernisasi dan lebih beradab bagi masyarakat dan pengunjungnya,” tambahnya.

*Pertama kali diterbitkan dalam versi bahasa Inggris di Bangkok Post

Advertisements

Indonesia threatens retaliation over EU palm oil ‘intimidation’

Biofuel producers in Indonesia called on the Indonesian government and European Union to find a “win-win solution” to a dispute over an EU legislation that will phase out palm oil-based biofuel manufacturing in the bloc, risking jobs and billions of dollars in Indonesia’s revenue.

Last week, Coordinating Minister for Maritime Affairs, Luhut Binsar Pandjaitan, warned that if the EU implements a ban on palm oil imports, Indonesia would retaliate strongly with possible bans on European products, including passengers jets, train coaches, and motor vehicles.

“We want a win-win solution. Retaliation is not a favorable option but, eventually, what else can we do? It could become necessary if we keep being intimidated,” said Master Parulian Tumanggor, chairman of the Indonesia’s Biodiesel Producers Association.

“If they stop biofuel, millions (of workers and farmers) will become unemployed. We don’t want that,” he added.

ILT-Riau haze 177

Pandjaitan said that with Indonesia’s aviation industry expected to expand threefold by 2034, the country will require about 2,500 aircraft in the next two decades — a big market for European companies.

Aircraft demand from Indonesia is worth more than $40 billion and it will create millions of jobs.

“It’s a matter of survival. If they treat us like this, we will retaliate strongly. We are not a poor country, we are a developing country and we have a big potential,” Pandjaitan said in a briefing with the EU ambassador to Indonesia, Vincent Guerend, and European investors.

Darmin Nasution, chief economic minister, said Indonesia is considering a challenge to the EU legislation via the World Trade Organization, and will seek support from the Council of Palm Oil Producing Countries and the Association of Southeast Asian Nations.

Indonesia and Malaysia together produce about 85 percent of the world’s palm oil.

Foreign Minister Retno Marsudi spoke with her Malaysian counterpart, Saifuddin Abdullah, on the sidelines of Organization of Islamic Cooperation emergency meeting in Istanbul on Friday.

“We agreed to work together to fight against discrimination of palm oil in the EU,” she said via Twitter.

Nasution said palm oil contributed $17.89 billion to Indonesia’s economy in 2018 and almost 20 million workers depended on the plantations for their livelihood.

On March 13 the European Commission adopted new rules on biofuels based on sustainability criteria with a two-month scrutiny period. The EU said “best available scientific data” show palm oil plantations are a major cause of deforestation and climate change.

Palm oil plantations in Indonesia have resulted in massive deforestation on the islands of Sumatra and Kalimantan.

Guerend acknowledged the importance of palm oil to Indonesia in terms of jobs, but said that there was some flexibility in the regulation.

“It will be further modified in a few years’ time. It’s not cast in stone forever as the industry is dynamic, expanding, and reforming, and we take that into account,” he said.

“Our invitation for everyone is to work on sustainability because it’s in everybody’s interest,” he added.

This story was first published on Arab News

Indonesia’s HIV medication muddle

HIV patients in Indonesia have been forced to adjust their daily medication routine because of problems with the government’s medication procurement program.

They are now taking single-dose medication twice a day for their antiretroviral (ARV) therapy regime, as the country is facing a scarcity of the fixed-dose combination medication in one tablet that only needs to be taken once a day.

The ordeal began when a tender from the health ministry to procure the drugs in 2018 failed twice because of agreements over pricing issue, according to Indonesia AIDS Coalition (IAC), a non governmental organization.

The limited tender process, which only involved two state-owned pharmaceutical companies, became deadlocked, and as a result the available supplies in inventory ran out last year.

Selvin Pancarina, a HIV/AIDS activist based in Surabaya, East Java, said she had to switch to the single-dose medication two months ago after using the fixed-dose combination ARV medication that contains tenofovir, lamivudine and efavirenz (FDC TLE) since 2012.

Even though supplies of the single dose drugs remain steady and she continues the medication, she admitted that it has not been easy to switch her routine after six years taking medication just once a day before she goes to bed.

“I have to be more disciplined with the new regime, by taking them in the afternoons and the evenings,” she said. “Sometimes I forget to take the afternoon medication, not to mention that each drug is said to have side effects if taken separately and there are contradictions to certain foods, so we have to be stricter in our diet and really pay attention to what we eat before we take the drugs.”

“One of the drugs we take separately is said to cause a side effect on the kidneys if we don’t take it with a lot of water. So, we keep wondering if the water we are drinking with the drugs is ever enough,” she added.

Selvin said members of her organization, Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) or Association of Positive Women Indonesia had also experienced discomfort and irregularities in their daily routines after switching from fixed-dose to single-dose medications.  “The effect of single-dose medication is different in every patient. Some really have a hard time adjusting, some even experience hallucination or insomnia. They can’t sleep well at night and it causes them to feel dizzy and exhausted the next day,” she said.

The ARV medication is fully subsidized by the government and available to HIV patients at 895 distribution points such as hospitals and healthcare centers in all 34 provinces. In 2017, the government allocated about 800 billion rupiah for the medication.

Aditya Wardhana, the IAC executive director, said that changing medication to single doses poses risks that some of the drugs may not be available at the same time for every patient. As well, there are some patients that can only take two drugs instead of all three, resulting in sub-optimal treatment.

He added that although the fixed-dose combination drugs are still available, they are now in very limited supply, which constitutes an “emergency”.

“The safe benchmark to ensure drugs availability is for there tobe enough supply for at least six months at the national and regional levels. Now, it’s only available for less than one month at the national level and three months at the regional level,” he said.

Even though a tender for drug procurement is being processed, it will be a while before the drugs are available again.

“If the process goes well and no glitches in the process, we can have the stock back to normal by June,” he said.

The health ministry has reassured patients that the ARV medication supplies will be in adequate quantities for the rest of the year.

“The procurement tender for next year’s supply of fixed-dose combination is being processed,” ministry spokeswoman Widyawati said.

The ministry’s pharmaceutical and medical devices director general, Engko Sosialine Magdalene, said the availability of ARV supply has taken into account the average growth in the number of patients by about 1-3% per month.

She also said the ministry had taken steps to ensure the drugs are available by receiving a grant to import 222,000 bottles of fixed-dose ARV medication in December last year from the Global Fund, a financing group that fights AIDS, tuberculosis and malaria. Each bottle contains 30 tablets.

”These 222,000 bottles are enough to meet patients’ needs for the next five to six months,” she said, adding that the ministry has also prepared 564,000 bottles of ARV medication by the end of 2019 and that the government continues to provide and allocate spending to procure ARV medication.

HIV/AIDS case in Indonesia was first found in Bali in 1987. According to health ministry data, the number of HIV patients in the country as of October 2018 was 305,000, and 107,000 of them were on medication.

According to UNAIDS, the key populations in Indonesia that are most affected by HIV are sex workers, with a HIV prevalence of 5.3%, gay men and other men who have sex with men, with an HIV prevalence of 25.8%, people who inject drugs (28.76%), transgender people (24.8%), and prisoners (2.6%). New HIV infections have decreased by 22% and AIDS-related deaths have increased by 68% since 2010.

Wardhana of IAC said without the ARV medication, it would be hard for HIV patients to maintain their stamina at the same level as the non-HIV people.

“Their health condition can deteriorate. About 95% of people with HIV/AIDS died because they failed to take the medication,” he said.

“By taking the medication regularly, HIV patients can live normally and have the same life expectancy as the non-HIV people.”

This story was first published on Bangkok Post

Jakarta’s zero tariff move to lift Palestinian imports

The Indonesian market could be a testing ground for Palestinian exports’ competitiveness following the introduction of a zero tariff policy.

An agreement with Indonesia on import tariff waivers for Palestinian products came into effect in mid-February after 2.5 years since the idea was floated in Oct 2016.

The initial waiver will apply to fresh and dried dates, and virgin olive oil. Palestine has asked for about 20 export products to be included in the policy.

Tariffs previously were set at 5 percent.

Djatmiko Bris Witjaksono, director of foreign trade analysis and trade center at the Ministry of Trade, said the agreement offers preferential treatment for Palestinian imports, but it will be up to the business community to show its willingness to buy the products.

“Palestine may have to compete with similar products imported from other countries. If the supply and product continuity is reliable, importers will eventually buy from them,” he said.

“The tariff exemption is significant and should be reflected in the products’ pricing in the market. Eventually it will boost the competitiveness of Palestinian products in Indonesia.” Witjaksono said.

Shinta Widjaja Kamdani, vice chairwoman of international relations at the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, said the zero tariff policy will boost trade between the two countries.

“Now we have to look at the market opportunity to identify the goods from Indonesia we can export and vice versa. It looks like there is a market there for our food and beverage products,” she said.

Trade Minister Enggartiasto Lukita said the elimination of Indonesian tariffs on Palestinian dates and olive oil began on Feb. 21, when Indonesia’s Foreign Ministry sent a diplomatic note to Palestine.

Zuhair Al-Shun, Palestine’s ambassador to Indonesia, was also told about the tariff move in a meeting with Indonesian Vice President Jusuf Kalla on Feb. 28.

“We hope we will be able to enjoy Palestinian dates in the upcoming Ramadan,” Lukita said in a joint press conference with Palestinian Ambassador to Indonesia Zuhair Al-Shun after meeting the vice president on Feb. 28.

Both countries are considering expanding the policy to create a preferential trading agreement, the trade minister said.

Al-Shun said Palestine has provided a list of products to be considered for preferential treatment by Indonesia.

“The list is being reviewed by the Indonesian government. We also welcome Indonesian products that will be exported to Palestine,” Al-Shun said.

Lukita said the trade agreement is part of Indonesia’s unwavering support for Palestine.

Trade between Indonesia and Palestine was worth $3.5 million in 2018. Indonesian exports to Palestine include coffee, tea, bread and other foodstuffs, while dates and olive oil make up the bulk of its imports.

According to data from Statistics Indonesia, trade between Indonesia and Palestine reached US$3.5 million in 2018. The zero tariff policy is expected to boost date imports by 11.62 percent within a year.

Vice Minister for Foreign Affairs, AM Fachir said the idea to provide preferential treatment for Palestinian products was first floated by members of Palestinian trade delegation attending an international trade expo in Jakarta in Oct 2016.

Lukita and his Palestinian counterpart formalized the idea in a memorandum of understanding (MoU) they signed on the sidelines of the 11th World Trade Organization (WTO) ministerial conference in Buenos Aires, Argentina in Dec 2017, during which Indonesia also endorsed Palestine to be a WTO member.

The MoU was then ratified in Indonesia into a presidential regulation in April 2018, followed by Lukita and Al Shun signing the formal agreement in Jakarta in Aug 2018.

Ministry of Finance then issued two ministerial regulations — on import tariff waivers for Palestinian products and on the technical direction for customs offices to execute the policy.

Issuing the two regulations was the last phase along Indonesia’s legislation process to allow the full implementation of the agreement since they will be circulated to all ports of entry so that customs officers can identify products from Palestine and exempt them from any import duties.

Read the original story here in Arab News

Indonesia to allow tariff-free import of Palestinian dates, olive oil

Indonesia and Palestine have signed an agreement that will allow for zero tariffs on some Palestinian goods imported into Indonesia from next month.

The agreement serves as the implementing guidelines that follows the Memorandum of Understanding signed by Trade Minister Enggartiasto Lukita and his Palestinian counterpart on the sidelines of the 11th World Trade Organization Ministerial Conference in Buenos Aires, Argentina, last December. The MoU allows zero import tariffs for certain goods between the two countries.

“It will be one-way trade from Palestine to Indonesia at the start, but we expect in the future it will be a two-way trade,” the Trade Ministry’s Director General for International Trade Negotiations Iman Pambagyo said.

The initial Palestinian products that will be exempted from import tariffs are fresh and dried dates and virgin olive oil. Pambagyo said that, during the first year of the agreement, dates imported from Palestine are estimated to increase by 11.62 percent, while olive oil is estimated to jump by 172 percent, as a lot of Indonesian cosmetic manufacturers use olive oil as an ingredient in their products.

“We will encourage our importers to benefit from this policy by sourcing their olive oil and dates from Palestine,” Pambagyo added.

Fachry Thaib, head of the Middle East Committee at the Indonesian Chamber of Commerce, said the business community welcomed the agreement and its upcoming implementation.

“We have always encouraged the government to expedite the MoU implementation. This policy would be beneficial for importers since it would make the products more competitive in the domestic market,” he said.

He added the policy will not hit other imported goods, given the big market opportunities for dates, which are widely consumed by Indonesians.

Lukita and Palestinian Ambassador to Indonesia Zuhair Al-Shun signed the agreement on Monday following the ratification of the MoU into a presidential regulation in April.

The finance minister will allow the MoU to fully take effect by issuing two ministerial regulations — on import tariff waivers for Palestinian products and on the technical direction for customs offices to execute the policy.

Pambagyo said these regulations will be circulated to all ports of entry so that customs officers can identify products from Palestine and exempt them from any import duties.

Lukita said this policy was part of Indonesia’s unwavering support for the Palestinian issue, which has always been the focus of its foreign policy.

Indonesia has been a staunch supporter of Palestinian independence and has pledged to focus on voicing support for Palestine during its tenure as a non-permanent member at the UN Security Council in 2019-2020.

Read the full story in Arab News

Koko shirt inspired by Black Panther movie flies off the rack in Indonesia ahead of Eid

Clothing outlets in Tanah Abang Market in central Jakarta have been cashing in on the trend for koko shirts inspired by a garment worn by T’Challa, the main character in the movie “Black Panther,” which made history in Saudi Arabia as the first to open in a cinema in 35 years.

The long-sleeve, low-collar koko shirt, which is normally worn by Indonesian Muslim men when they go to mosque, attend Qur’an recital or on other special occasions, is in high demand these days as Indonesians go on a shopping spree during Ramadan and ahead of the Eid celebration at the end of this week.

IMG_0761(1)

Garment manufacturers in the busy textile market have been quick to grab the opportunity by producing koko shirts displaying a similar silver motif to the black attire that T’Challa, played by Chadwick Boseman, wore in the movie. T’Challa, aka Black Panther, is the leader of the African kingdom of Wakanda.

When asked if the Black Panther-inspired koko shirt was in high demand, Didi, a vendor of Muslim clothing in Tanah Abang Market, said: “Check out the Internet and you’ll see how it’s trending.”

“It started to become a trend before Ramadan after the film was screened, so we have been producing the shirt in our garment factory,” he said.

Since then his store, which is located in Block A of Southeast Asia’s largest textile and clothing retail market, has been selling and shipping Black Panther koko shirts in large quantities.

A quick browse through the market, with its throngs of shoppers and bulk buyers, showed that some vendors who sell Muslim clothing were displaying the Black Panther koko shirt in its original color, black, along with other colors such as white, blue, grey and light green — although the motif emblazoned on the shirt was the same.

Vendors said they had prepared large quantities in stock ahead of Ramadan, but claimed that they had run out of stock earlier than expected as people began to shop for Eid festivities this weekend.

One vendor, Juanda, said other koko shirts carried slightly different motifs, but were still inspired by T’Challa’s attire. “Garment factories in Surabaya, Bandung started to produce the shirts after the film hit the theaters,” he said.

The shirts are now also widely available through online marketplaces such as Tokopedia, Shopee, Lazada and Instagram.

Some retailers on Tokopedia, however, have put up notices telling buyers they have run out of the Black Panther koko shirts.

Ikram Putra, a 35-year-old social media specialist, was quick to grab one ahead of Eid. “It’s trending, happening, inspired by a popular movie and affordable. I bought it for 80,000 rupiah ($5.70) in one of the online marketplaces.

“I like it because the motif is different and more hip than the usual dad koko shirts.”

The Black Panther-inspired attire is not reserved for men only. The motif is also available on a children’s size shirt, with matching peci or traditional head cap for children, and on a black gamis (dress) for women.

Sumiyati and her 8-year-old son Heru Prakasa had to scout several stores in Tanah Abang before finding the shirt that Heru wanted.

“Other stores we asked earlier only had other colors available, but Heru wanted to have the black one, just like in the movie,” she said.

Lenni Tedja, a fashion observer and director of Jakarta Fashion Week, said while fashions can come from anywhere, trends can be particularly widespread when inspired by a movie.

“Especially if it is a box-office movie, so it has a big impact to generate trends and boost demand for items related to that movie,” she said.

Read the full story in Arab News

 

World’s fastest sinking city Jakarta to subside up to 2 meters in less than a decade

Jakarta city administration’s recent raid on 80 high-rise buildings along the Indonesian capital’s main business thoroughfare, which showed that 37 buildings are not equipped with infiltration wells and are alleged to have failed to comply with regulations on the use of groundwater, is another confirmation of what experts have warned that the city is well on its way to become an underwater metropolis.

The 2017 World Ocean Review, which was published in November last year in Berlin, reports that Jakarta is currently the fastest sinking city in the world, subsiding at a rate much faster than other coastal metropolis of over 10 million inhabitants in Southeast Asia such as Bangkok, Ho Chi Minh and Manila.

According to the report, Jakarta, which is partly built on peaty soils, is an “extreme example of a sinking city” with many of its high-rise buildings and the commercial center are sinking in the soft subsurface by up to 10 centimeters annually.

The abstraction of groundwater for drinking water supply is also contributing to this effect and it is feared that the sinking will accelerate. Groundwater normally acts as a natural abutment that counterbalances the weight of built-up areas bearing down on the substrate, while another factor that contributes to Jakarta land subsidence is compaction of the ground.

“Without countermeasures and a reduction of groundwater abstraction, by the year 2025 parts of Jakarta are likely to have sunk by a further 180 centimeters,” the World Ocean Review reports.

To come up with resolutions on how coastal metropolis can adapt to the land subsidence and sea level change, scientists at Leibniz Center for Tropical Marine Research (ZMT) and University of Bremen’s Institute of Sociology in Germany are working on research projects in Jakarta, Singapore and Manila.

Chief sociologist Dr. Anna-Katharina Hornidge, who is one of the scientists behind the World Ocean Review, said they are seeking to find answers on how policies and standardized practices for living with sea level rise, which are communicated by international donors can be translated into local context and are politically legitimized.

“Our recent findings so far are that the relative sea-level change serves as a floating signifier to justify investment in infrastructure to transform the coastal areas and acculturation to living with water,” Hornidge told a group of international journalists during a visit to the institution in Oct. 2017.

The evil twin of global warming: ocean acidification

But sea level rise, which is rising by around 3 millimeters annually according to the World Ocean Review, is not the only problem faced by people living in coastal areas. Those that are driven by climate change, such as ocean warming and ocean acidification, are adding to the coastal inhabitants’ woes.

Ocean acidification or the rising acid in seawater because the ocean partly absorbs the carbon dioxide that humans pump into the atmosphere, poses another threat to ocean life and marine ecosystem, impairs life in the ocean, and compromises important ecosystem services it provides to humankind, such as fish, which serve as the primary source of protein for a billion people, mainly in developing countries, and the fisheries industry that provides jobs for millions of people, especially those living in coastal areas.

Scientists have coined the terms “the other carbon dioxide problem” or the “evil twin of global warming” for ocean acidification, which has increased by 30 percent since 1850, according to Dr. Ulf Riebesell, a marine biologist at GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research in the northern German seaside town of Kiel.

Riebesell, who led more than 250 scientists from a network of 20 German research institutions to conduct an eight-year research on ocean acidification called Biological Impacts of Ocean Acidification (BIOACID), said the changes in seawater acid is happening 10 times faster than it would have been if it was happening due to natural process.

WhatsApp Image 2018-04-16 at 01.19.59.jpg
Dr. Ulf Riebesell, a marine biologist at GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research in Kiel explained about ocean acidification. Photo: The Parrot/Ismira Lutfia Tisnadibrata

Findings of the research, which was conducted from 2009 to 2017, were presented at last year’s United Nations climate change conference COP23 in Bonn. Some of the findings show that many organism are able to withstand ocean acidification but may lose the ability if also exposed to other stressors such as warming, loss of oxygen or pollution. Ocean acidification and warming reduce the survival rates of some fish species’ early life stages, which will likely reduce fish stocks and yields. Climate change also alters the availability of prey for fish and as a consequence may affect their growth and reproduction.

Scientists involved in BIOACID research found that ocean acidification reduces the ocean’s ability to store carbon and will change the distribution and abundance of fish species. The change will have a significant impact on economic activities such as small-scale coastal fisheries and tourism. This calls for therefore, the scientists said it is crucial to consider ocean acidification and warming in fish stocks and marine areas management.

Hans-Otto Portner, co-coordinator of BIOACID and marine ecophysiologist at Alfred Wegener Institute (AWI), Helmholtz Center for Polar and Marine Research said for scientists to be able to project the steady level of ocean acidification based on historical events would depend on political decisions.

“The oceans are warming, just like the rest of the planet. They are losing oxygen and acidifying. The overarching trend is marine life now is being depleted,” he added.

Riebesell said the global community needs to understand the many ways in which humans depend on the ocean and its services and it will be for humans’ own benefit if carbon dioxide emissions are reduced that it could limit global warming to less than 2 degree Celsius.

“The future of this planet depends on us. Wouldn’t it be a great achievement if the age of human dominance on earth goes down in history as an era of rethinking and changing behavior?” Riebesell added.

Portner said all countries need to reduce their carbon dioxide emissions drastically by the middle of the century if they want to meet the Paris climate targets.

“The current world climate report indicates that net-zero emissions are a precondition for limiting global warming to well below 2 degrees Celsius. However, reducing carbon dioxide emissions alone may not be sufficient,” Portner said.

Coral reef restoration

Keeping global warming further down to below 1.2 degrees Celsius with limited concentrations of carbon dioxide emissions could help to preserve about half of the tropical coral reefs, the BIOACID research found, adding more attestation on how ocean acidification will impact humans.

“Coral reefs provide habitat for millions of species, coastal protection, revenues from tourism and biodiversity heritage for the future,” Riebesell said.

According to Marine Policy journal published in August 2017, coral reefs around the world is one of the most notable examples of nature-based tourism spurred by a single ecosystem, which attract tourists and generate revenues in 100 countries and territories, including Indonesia.

Coral reef tourism is estimated to generate roughly US$35.8 billion dollars globally every year or over 9 percent of all coastal tourism value in coral reef countries around the world. Indonesia ranked second among the 10 jurisdictions in the world that have the highest total reef tourism value, amounted to US$3,098 million annually, while neighboring Thailand and the Philippines ranked fourth and seventh, generating US$2,410 million and US$1,385 million per year respectively.

Dr. Sonia Bejarano, head of the reef systems workgroup at Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT) in Bremen, said coral reefs are biodiversity treasure in need of science for sustainability.

Bejarano and a group of scientists at ZMT has been conducting research projects on coral reefs in various parts of the world, including in Indonesia, where they found that a receding destructive fishing practice in an Indonesian marine park has led to a rise in herbivorous fish.

“There is a high social and economic dependence on coral reefs,” Bejarano said, adding that their research is directly applicable in coral reef restoration.