Category: Edisi Bahasa Indonesia

Pemilu serentak 2019: ujian bagi demokrasi Indonesia?

Sampai saat opini ini ditulis, sudah puluhan orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu 2019 meninggal dunia. Mereka adalah anggota KPPS maupun POLRI yang kabarnya didera oleh kelelahan karena harus bekerja secara simultan menghitung hasil suara dan mengamankan jalannya pemilu yang disebut sebagai “paling rumit di seluruh dunia” ini.

Kabar duka tersebut sungguh membuat kita terhenyak dan prihatin. Puluhan orang meninggal bukan dalam konflik atau kekerasan, melainkan justru dalam sebuah pemilu yang berlangsung relatif damai. Mengapa bisa sampai demikian? Apakah ini sesuatu yang normal dan layak dianggap sepadan?

Saya kira Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tidak menyangka bahwa pemilihan yang awalnya dirancang untuk menghemat biaya dan waktu dengan cara menggabungkan pemilihan legislatif dan presiden secara bersamaan, justru akan memakan banyak korban karena proses penghitungan yang sangat lama, mengingat 190 juta lebih pemilih harus mencoblos lima surat suara sekaligus.

Seingat saya, dalam persiapannya KPU hanya melakukan simulasi tentang berapa lama waktu yang diperlukan bagi setiap pemilih untuk mencoblos di setiap bilik, yaitu sekitar lima menit. Sepertinya KPU tidak melakukan simulasi berapa lama setiap TPS akan menghitung surat suara yang sudah dicoblos tersebut.

Jika minimal ada 190 juta pemilih pada pemilu kemarin, maka setidaknya ada 950 juta lembar surat suara yang harus dihitung! Untuk kemudian dibuat rekapitulasi dalam bentuk formulir C1, dan sesudahnya harus dikawal sampai hasilnya bisa dihitung oleh KPU pusat.

Bayangkan betapa lelahnya para petugas KPPS.

Beberapa teman yang membantu di TPS mengatakan bahwa mereka bekerja dari pagi sampai pagi lagi agar bisa menyelesaikan tugasnya. Sungguh luar biasa dedikasi dan pengorbanan mereka bagi kelanjutan demokrasi Indonesia.

Kejadian ini harus menjadi perhatian khusus dan evaluasi bagi KPU, apakah pemilihan legislatif dan presiden selanjutnya akan kembali digabung? karena sesungguhnya, satu nyawa pun tidak boleh menjadi korban untuk suatu hal yang seharusnya bisa diperkirakan sebelumnya.

Peserta pemilu dan Pertaruhan Demokrasi Indonesia

Pemilihan presiden 2019 merupakan kilas balik pemilu 2014, baik pesertanya maupun yang terjadi sesudahnya. Kita semuanya seperti mengalami de já vu.

Seperti yang diperkirakan oleh beberapa lembaga hitung cepat, petahana Presiden Joko Widodo diperkirakan menang dengan kisaran suara 55%, sementara Prabowo Subianto mendapatkan sekitar 45%. Hasil ini sebenarnya sebuah peningkatan, karena ketika memenangkan pemilihan presiden 2014, Jokowi hanya mendapatkan 53,15% suara.

Seperti pada tahun 2014, Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa juga melakukan klaim kemenangan yang disertai dengan sujud syukur. Pada pemilu kali ini, Prabowo bahkan sampai melakukan tiga kali pidato kemenangan, dengan klaim telah meraih 62% suara.

Yang mengkhawatirkan pada pemilu 2019 adalah semakin menguatnya isu SARA, penyebaran kabar bohong (hoax) dan kemungkinan konflik akibat pengerahan massa (people power) atas klaim kecurangan pemilu.

Seperti sebuah pra-kondisi sebelum pelaksanaan pemilu 17 April, narasi bahwa pemilu akan diwarnai dengan kecurangan sudah dimunculkan ke publik. Dimulai dengan kabar hoax tentang tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos, disusul dengan beredarnya video surat suara yang dicoblos untuk Jokowi di Malaysia, sampai ancaman untuk pengerahan people power dari politisi senior Amien Rais.

Sebagai jawaban, panglima TNI memberikan warning cukup keras kepada publik, bahwa pengacau pemilu yang disebutnya akan “mengancam jalannya demokrasi” akan berhadapan langsung dengan kekuatan TNI.

Prabowo yang sudah tiga kali menjadi peserta aktif pemilu sepertinya sudah “sangat geram” dengan kompilasi situasi politik yang dilaluinya sejak 1998. Ketika gelombang gerakan yang menuntut terjadinya pergantian pemimpin nasional akhirnya berhasil menurunkan Presiden Suharto (yang juga mantan mertuanya), karir militernya terhenti akibat tuduhan penculikan aktivis pro-demokrasi sehingga ia harus pindah ke Yordania memulai hidup baru sebagai pebisnis.

Pada pemilu 2009, Prabowo maju sebagai calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri, dimana terdapat sebuah perjanjian antara keduanya bahwa pada pemilu 2014, Megawati akan ganti mendukungnya maju dalam pilpres sebagai calon presiden.

Namun seperti yang kita semua ketahui, alih-alih mendukung Prabowo maju sebagai capres pada pilpres 2014, Megawati justru memunculkan Joko Widodo (yang sering disebutnya sebagai “petugas partai”), dimana ironisnya pada pemilihan gubernur Jakarta 2012 lalu, Jokowi berhasil terpilih setelah dibiayai oleh Prabowo.

Saking geramnya dengan tikung menikung dalam dunia perpolitikan, dalam berbagai sesi kampanye-nya Prabowo sering menghujat “elite politik Jakarta” yang bahkan disebutnya sebagai bajingan.

Kegeraman Prabowo yang sudah berkali-kali gagal dalam pemilu selama satu dekade terakhir ini, sepertinya bisa saja berakhir tragis karena “bersambut gayung” dengan gerakan lain yang juga kesal dengan pemerintahan Jokowi selama hampir lima tahun terakhir ini.

Seperti kita ketahui, bendera hitam yang identik dengan lambang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sering berkibar dengan bebas di kampanye Prabowo, walaupun telah dilarang keberadaannya sebagai sebuah organisasi di Indonesia. Pasca pelarangan HTI, Jokowi sering disebut sebagai “pemimpin anti Islam”, sehingga pendukung dan gerakan yang menonjolkan identitas Islam yang makin menguat mengambil posisi di kubu Prabowo.

Dalam kampanye akbar terakhir sebelum pemilu (7/4) di Gelora Bung Karno, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berada dalam barisan partai politik pendukung Prabowo juga dikabarkan tidak setuju dengan konsep kampanye Prabowo yang disebut sebagai “terlalu eksklusif” dan tak lazim, dimana kampanye tersebut dimulai dengan sholat berjamaah pendukung yang memenuhi GBK, dilanjutkan dengan zikir dan shalawat.

Koleksi kegeraman Prabowo terhadap sekumpulan elite yang disebutnya sebagai bajingan, ditambah dengan dorongan kelompok Islam yang juga merasa dizalimi oleh pemerintahan Jokowi, semoga tidak berlanjut dalam bentuk people power. Walaupun selama 21 tahun kita sudah memilih jalur demokrasi dan melaksanakan reformasi, ingatan akan sejarah kelam 1998 sepertinya masih sangat lekat, sehingga setiap ada pihak yang menyebut “people power”, otomatis ingatan kita menuju pada memori 1998.

Mungkin dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, tidak ada satupun pemilu yang diawasi dengan sangat ketat oleh masyarakat secara langsung seperti pemilu 2019 ini. Media sosial penuh dengan kekhawatiran akan kecurangan, sehingga foto formulir C1 bertebaran dimana-mana. Bahkan selisih suara di beberapa TPS pun membuat KPU harus segera mengakui dan memperbaiki, karena kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu yang sedari awal sering dituduh berpihak, akan menjadi taruhannya.

Pemilu 2019 akan menjadi sebuah ujian: apakah Indonesia sebagai bangsa telah semakin dewasa dan matang dalam berdemokrasi? Apakah kecurangan, ketidakpuasan, dan sebagainya dapat diselesaikan secara konstitusional dan bermartabat?

Hari-hari ini, sampai dengan dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan diumumkannya hasil resmi pemilu oleh KPU secara aman dan damai, akan menjadi sebuah catatan dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Apakah kita akan maju, atau malah mundur?

Advertisements

Jokowi Lebih Favorit, tapi Prabowo Menempel Ketat

Presiden Joko Widodo agaknya sedang dalam suasana hati yang agresif selama kampanye belakangan ini. Ia sepertinya ingin menumpahkan perasaanya menjelang pemilihan presiden yang tinggal beberapa hari ini.

“Saya sudah difitnah, dituduh, dan direndahkan, dan saya selama ini diam,” katanya dalam sebuah kampanye di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

“Tapi hari ini, saya katakan, saya akan melawan!” Katanya di depan pendukungnya yang menyambut dengan sorak-sorai dan teriakan terhadap ajakan tersebut. Jokowi menyebutkan berbagai tuduhan dari para pengkritiknya bahwa ia anti-Muslim, dan bahkan akan melarang azan jika terpilih lagi untuk masa jabatan lima tahun kedua setelah pemilihan 17 April nanti.

Sebenarnya cukup wajar jika Presiden Jokowi khawatir.

Berbagai jajak pendapat mendekati pemilu serentak kurang dari seminggu ini menunjukkan bahwa lawannya, mantan jenderal Prabowo Subianto, justru semakin menguat.

Survei jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas menghentak publik setelah memaparkan bahwa Jokowi kemungkinan akan menang dengan suara hanya 49,2 persen, sementara Prabowo meraih 37,4 persen. Sekitar 13 persen responden menyatakan belum memutuskan atau tidak menjawab.

Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan ”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

Survey Kompas tersebut menjadi semacam panggilan “untuk bangun” bagi Jokowi, yang selama ini sangat percaya diri karena memiliki keunggulan suara hampir 20 persen pada Oktober 2018. Padahal, untuk bisa memenangkan pilpres sesuai dengan amanat undang-undang, ia perlu lebih dari 50 persen suara.

Berbagai analis mengatakan, dengan trend yang ada dari berbagai survey yang sudah dipublikasikan, Jokowi kemungkinan besar akan terpilih kembali, tetapi Prabowo masih bisa memberikan kejutan.

“Apapun bisa terjadi selama masa periode kampanye yang tersisa,” kata Adi Prayitno, seorang analis politik di Universitas Islam Syarif Hidayatullah di Jakarta. “Survei Kompas menunjukkan bahwa selisih suara sudah menyempit dan ini harus menjadi perhatian bagi Jokowi,” katanya.

Prabowo, mantan komandan pasukan khusus TNI yang kemudian menjadi pengusaha, sering mengangkat tema kemiskinan dalam setiap kampanye yang dilakukannya.

Pada kampanye di Papua beberapa waktu lalu, ia kembali melancarkaan kritik keras kepada “elit Jakarta” yang katanya telah gagal membawa kesejahteraan bagi rakyat.

“Elite hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri,” kata Prabowo di hadapan banyak pendukung yang meneriakkan namanya. “Satu-satunya motif mereka adalah untuk memperkaya diri sendiri dan kerabat mereka.” katanya.

Sementara itu, Jokowi selalu mengangkat keberhasilan dalam memperbaiki infrastruktur negara dengan membangun jalan, pelabuhan, bandara, dan bendungan baru.

Akan tetapi, kubu Prabowo menuduh pemerintah telah gagal menggenjot perekonomian yang saat ini tumbuh sebesar lima persen per tahun, serta memiliki kecenderungan untuk berhutang yang sering dijadikan sebagai bahan untuk menyerang kebijakannya.

Pada kampanye presiden 2014, Jokowi berjanji untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level tujuh persen.

Indonesia juga tengah berjuang untuk memperbaiki defisit neraca berjalan yang makin melebar serta nilai mata uang yang lemah, dimana pada bulan September 2018 pernah jatuh ke level terendah sejak krisis keuangan Asia 1997-1998.

Pemilu 17 April 2019 adalah sebuah episode pengulangan dari pemilu 2014, dimana Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo dengan selisih angka yang tipis setelah kampanye yang memecah-belah masyarakat, termasuk tuduhan bahwa Jokowi adalah seorang komunis dan etnis Tionghoa.

Pemilu tahun ini akan dilaksanalan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif, yang diperebutkan oleh 16 partai nasional. Hampir 250.000 kandidat bersaing untuk mendapatkan lebih dari 20.000 kursi di parlemen nasional, provinsi dan kota.

Sekitar 193 juta orang, termasuk 80 juta orang yang lahir setelah tahun 1980 (generasi milenial) berhak memilih. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal ini menjadikan pemilihan 2019 sebagai pemilihan langsung terbesar di dunia, dimana akan ada sekitar 800.000 TPS dan enam juta orang yang terlibat.

Jokowi memilih Ma’ruf Amin, seorang ulama Muslim konservatif dan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai calon wakil presidennya, sebuah langkah politik yang disebut banyak pengamat sebagai upaya untuk menangkis tuduhan bahwa ia kurang Islami.

Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC) menyatakan dalam sebuah laporan yang dirilis belum lama ini, nampaknya kelompok Muslim konservatif sudah bertekad agar Jokowi tidak terpilih kembali dengan menggalang dukungan di sekitar Prabowo.

“Kelompok Muslim memiliki dampak besar sehingga memaksa Jokowi untuk membela diri dari tuduhan bahwa ia anti-Islam dan anti orang miskin dengan melakukan tindakan-tindakan yang justru membuat definisi moderat menjadi terlalu ke kanan,” kata laporan itu.

“Dukungan mereka untuk [Prabowo] bersyarat dan setengah hati, tetapi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Jokowi untuk mencoba melemahkan, mengkooptasi dan menstigma mereka sebagai ekstremis justru malah memperkuat sebuah aliansi yang sebenarnya rapuh,” tambahnya.

Ada cerita di balik MRT Jakarta

Tidak seperti kota-kota besar lainnya di dunia, Jakarta tidak punya daya tarik khusus yang bisa menjadikannya sebagai tujuan utama bagi para wisatawan asing. Kecuali ada agenda bisnis untuk dilakukan di Jakarta, banyak turis asing yang hanya sempat melihat bandara, sebelum pada akhirnya melanjutkan perjalanan ke kota lain di negara ini.

Kenapa begitu? salah satunya karena kemacetan lalu lintas Jakarta yang sangat terkenal, ditambah jaringan transportasi umum yang membingungkan dan kurang bisa diandalkan. Tidak heran jika hanya sedikit orang asing yang ingin menghabiskan waktunya di Jakarta.

Namun hal tersebut bisa jadi berubah seiring dengan peluncuran MRT pada bulan Maret ini. Sebuah sistem kereta cepat massal pertama yang kehadirannya sudah lama ditunggu-tunggu oleh banyak orang.

Saat dilakukan tes uji coba pada 30 Januari lalu, wartawan diberikan kesempatan untuk mencoba MRT dengan perjalanan bolak-balik antara bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat ke Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Kereta berjalan tepat waktu selama 30 menit dengan pemberhentian selama 30 detik di stasiun bawah tanah dan stasiun atas yang keseluruhannya berjumlah total 13 stasiun.

“Kami melakukan pengujian dengan skenario keberangkatan terlambat di salah satu halte, serta bagaimana sistem bisa mengejar waktunya supaya semua jadwal kereta akhirnya bisa berjalan normal,” ujar Direktur Utama PT. MRT Jakarta, William Sabandar, dalam perjalanan tersebut.

Pada 25 Januari, pembangunan jalur MRT sudah selesai 99 persen dan perusahaan kemudian menjalankan pengujian secara terintegrasi. Delapan kereta dijalankan secara bersamaan dengan interval 10 menit untuk menguji ketepatan waktu operasi normal, juga untuk memastikan bahwa pintu platform bekerja sesuai dengan keberangkatan dan kedatangan kereta api.

Pada akhir Februari, perusahaan melakukan uji coba penuh bersama dengan simulasi untuk situasi darurat hingga 11 Maret. Uji coba tersebut terbuka untuk partisipasi publik terbatas, sebelum akhirnya layanan penuh perdana diluncurkan pada akhir bulan Maret.

Muhammad Kamaluddin, kepala strategi perusahaan MRT Jakarta mengatakan, selama operasi awal enam kereta latih yang dibangun oleh Nippon Sharyo dan Sumitomo Corp dari Jepang tersebut akan mampu mengangkut hingga maksimum 1.900 penumpang. Jam operasional MRT akan dimulai sejak 5.30 pagi setiap harinya, dengan keberangkatan dari kedua ujung jalur, serta keberangkatan terakhir sampai 10.30 malam.

Terdapat beberapa gerbong kereta yang didedikasikan khusus untuk penyandang disabilitas, dimana gerbong tersebut akan berhenti sangat dekat dengan lift di stasiun. Selain itu, juga akan ada petugas yang ditunjuk secara khusus untuk melayani penumpang wanita di jam-jam sibuk.

“Secara bertahap kita akan meningkatkan jumlah kereta menjadi 14. Kereta akan berjalan dengan kecepatan 30 kilometer per jam untuk perjalanan sejauh 16 kilometer,” tambah Kamaluddin.

Pengerjaan tahap kedua untuk memperluas jalur MRT ke bagian utara kota juga akan segera dimulai, dimana konstruksi diharapkan akan selesai pada 2024 dan operasionalnya akan dimulai pada 2025.

“Kami masih dalam persiapan. Peletakan batu pertama bisa berlangsung kapan saja, tetapi tidak ada yang menghambat atau menunda pembangunan fase kedua, semua berjalan sesuai rencana,” kata William Sabandar.

Fase kedua akan memperpanjang jalur dari bundaran hotel Indonesia ke Kampung Bandan di Jakarta Utara dan setelah selesai akan menjadi jalur lengkap yang terentang dari ujung selatan ke ujung utara Jakarta.

“Kami menetapkan target untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam lima tahun,” kata Kamaluddin, sambil menambahkan bahwa delapan stasiun di jalur kedua akan berada di bawah tanah dan beberapa akan diintegrasikan dengan jaringan bus Transjakarta milik pemda DKI. Tapi pembangunan untuk tahap kedua tersebut akan menemui sedikit kesulitan karena harus melewati Monumen Nasional atau daerah Monas, yang disebut sebagai daerah ring satu di Jakarta Pusat, dimana istana presiden dan kantor-kantor pemerintahan berada.

Januar Wibisono, seorang pekerja yang berkantor di salah satu gedung di kawasan bisnis Sudirman-Thamrin di mana jalur MRT beroperasi di bawah tanah, mengatakan dia bersemangat untuk mencoba layanan ini dan berharap MRT akan membuat perjalanan hariannya dari sebuah lokasi di pinggiran selatan Jakarta jauh lebih mudah. ​​

“Gedung kantor saya berada di dekat stasiun Bendungan Hilir. Saya akan memarkir motor saya di dekat stasiun Lebak Bulus dan naik kereta dari sana. Jika total 30 menit hingga akhir jalur, saya perkirakan akan membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke tujuan saya,” katanya.

Stasiun Bendungan Hilir adalah salah satu dari enam stasiun bawah tanah di area bisnis, yang dimulai dari stasiun Sisingamangaraja. PT MRT Jakarta menawarkan sponsorship untuk hak memberikan nama bagi setiap stasiun sesuai dengan nama asli stasiun, dalam upaya menghasilkan pendapatan diluar tarif. “Tapi stasiun Sisingamangaraja akan menjadi pengecualian. Stasiun itu akan diberi nama Sisingamangaraja Asean untuk menandai gedung Sekretariat Asean di dekat stasiun,” kata Sabandar.

Bersama dengan sistem light rail transit (LRT) yang diperkirakan akan mulai beroperasi tahun ini, diharapkan dapat menggeser orang dari pemakaian kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga akhirnya dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Di beberapa lokasi, moda transportasi umum akan melintasi jalur stasiun terintegrasi, seperti stasiun Dukuh Atas di Jakarta Pusat, yang terintegrasi dengan kereta api bandara, kereta komuter, dan bus reguler, juga Transjakarta.

Jalan-jalan di Jakarta tersumbat melebihi kapasitas karena terjadi peningkatan pertumbuhan sepeda motor yang dipicu oleh mudahnya mendapatkan kredit motor serta hadirnya aplikasi ojek online. Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemacetan di Jabodetabek diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 100 triliun rupiah per tahun.

Untuk mendukung peralihan ke MRT, pemerintah kota DKI juga telah memperbaiki trotoarnya yang tidak rata agar mendorong lebih banyak pejalan kaki dan memungkinkan penumpang yang keluar dari stasiun berjalan kaki ke tujuan mereka.

Jakarta juga dijuluki sebagai salah satu kota yang paling tidak ramah bagi pejalan kaki. Menurut hasil sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Stanford yang diterbitkan pada tahun 2017, orang Indonesia termasuk dalam kategori pejalan kaki paling malas di dunia dengan rata-rata 3.513 langkah setiap harinya, dibandingkan rata-rata di seluruh dunia, yaitu 5.000 langkah.

“Saya sudah menyerah nyetir mobil kalau bepergian sehari-hari sekitar 15 tahun yang lalu, karena saya benar-benar tidak tahan dengan kemacetan,” kata Rani Cahyawati, seorang karyawan yang bekerja di kantor dekat bundaran Hotel Indonesia.

“Setiap hari saya mengandalkan apa saja yang ada, baik itu bus kotor, bus tua, bus Transjakarta, taksi, atau ojek. Jadi, saya benar-benar menantikan MRT dan LRT untuk beroperasi. Sudah waktunya bagi Jakarta untuk dimodernisasi dan lebih beradab bagi masyarakat dan pengunjungnya,” tambahnya.

*Pertama kali diterbitkan dalam versi bahasa Inggris di Bangkok Post

74 peluru senapan angin bersarang di tubuh orangutan Sumatera


Seekor orangutan ditemukan terluka parah di provinsi Aceh dengan 74 peluru senapan angin bersarang di tubuhnya, kata para pejabat pada hari Rabu (13/3).

Orangutan yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun tersebut, telah diselamatkan pada Sabtu pekan lalu di kabupaten Subulussalam dengan kondisi patah tulang, memar dan luka di kakinya, kata Sapto Aji Prabowo, kepala Badan Konservasi Alam (BKSDA) pemerintah daerah Aceh.

“Foto X-ray menunjukkan 74 peluru senapan angin tersebar di seluruh tubuhnya,” katanya.

Sementara itu, keterangan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan juga menambahkan bahwa bayi orangutan berusia satu bulan yang ditemukan bersama induknya tersebut telah mati karena kekurangan gizi ketika dibawa ke pusat rehabilitasi di provinsi Sumatra Utara.

View this post on Instagram

Kritis, Orangutan Sumatera Ditembak 74 Peluru di Aceh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan evakuasi orangutan sumatera (Pongo abelii) di kebun warga tepatnya di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam setelah mendapat laporan dari masyarakat, Sabtu (9/3). Tim BKSDA Aceh bersama dengan personel WCS-IP dan HOCRU-OIC turun ke lokasi dan berhasil mengevakuasi dua individu orangutan terdiri dari anak dan induknya, Minggu (10/3). Dari pemeriksaan awal di lapangan, diketahui bahwa induk orangutan dalam kondisi terluka parah karena benda tajam pada tangan kanan, kaki kanan serta punggung. Selain itu didapati juga kedua mata induk orangutan terluka parah karena tembakan senapan angin. Sedangkan bayi orangutan yang berumur 1 bulan, dalam kondisi kekurangan nutrisi parah dan shock berat. Tim kemudian bergegas membawa kedua orangutan tersebut ke Pusat Karantina Orangutan di Sibolangit, Sumatera Utara, yang dikelola Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) melalui Program Konservasi Orangutan Sumatera (SOCP), untuk dilakukan perawatan intensif. Namun dalam perjalanan anak orangutan mati diduga karena malnutrisi. Dari hasil pemeriksaan x-ray di Pusat Karantina Orangutan, ditemukan peluru senapan angin sebanyak 74 butir yang tersebar di seluruh badan. Kondisi orangutan masih belum stabil sehingga masih akan berada di kandang treatment untuk mendapatkan perawatan intensive 24 jam. Induk orangutan sumatera berusia sekitar 30 tahun tersebut selanjutnya diberi nama HOPE yang berarti “HARAPAN”, dengan harapan, Hope bisa pulih dan bisa mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. KLHK mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menganiaya satwa liar yang dilindungi. BKSDA Aceh telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, untuk mengusut tuntas kasus kematian bayi orangutan sumatera dan penganiayaan induknya, di Subulussalam ini. KLHK mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra dan masyarakat yang membantu dalam evakuasi orangutan HOPE. . Sumber foto: YEL SOCP, OUC, dan BKSDA Aceh #saveorangutan

A post shared by Kementerian LHK (@kementerianlhk) on

Induk orangutan dengan 74 peluru tersebut saat ini berada dalam kondisi cukup stabil dan telah diberi nama Harapan (Hope). Beberapa peluru juga bersarang di salah satu mata Hope, sehingga menyebabkan kebutaan total.

“Kami mengutuk serangan biadab terhadap orangutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Kementerian Kehutanan dan Lingkungan dalam sebuah pernyataan di Instagram.

Kelompok konservasi World Wildlife Fund (WWF) mengklasifikasikan orangutan sebagai spesies yang “sangat terancam punah”. Jumlah mereka sekitar 111.000 di alam liar, terutama di pulau Sumatra dan Kalimantan.

Para pakar konservasi mengatakan, kelangsungan hidup spesies orangutan sangat terancam oleh perburuan liar dan perusakan habitat mereka melalui proses deforestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Istri dan Anak Terduga Teroris Tewas di Sumatera Utara


Seorang wanita yang diyakini sebagai istri seorang anggota kelompok teroris meledakkan alat peledak dalam sebuah peristiwa penggerebekan di rumahnya di Sibolga, Sumatra Utara, pada Rabu dini hari (13/3), menewaskan dirinya dan anaknya, kata polisi.

Juru bicara kepolisian nasional Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya telah mengepung rumah tersebut sejak hari Selasa setelah mereka menangkap seorang pria yang diyakini sebagai suami dari wanita tersebut, diidentifikasi sebagai Husain alias Abu Hamzah.

Sebuah ledakan yang diyakini telah dipicu oleh wanita itu juga melukai seorang polisi ketika petugas berusaha memasuki rumah itu pada hari Selasa, katanya. Sementara ledakan kedua terjadi pada dini hari Rabu, kata Dedi Prasetyo.

“Informasi yang kami terima, wanita dan anak itu meninggal,” kata Prasetyo.

“Kami belum bisa masuk rumah karena kami curiga masih ada bahan peledak yang bisa membahayakan petugas kami,” tambahnya.

Kepala Kepolisian Nasional Tito Karnavian mengatakan kepada wartawan bahwa Husain diyakini sebagai anggota jaringan militan yang berafiliasi dengan kelompok ekstrimis Negara Islam.

Selain melakukan penangkapan di rumah Husein alias Abu Hamzah, pada Rabu pagi Densus 88 yang merupakan bagian khusus dari POLRI untuk menangani kasus-kasus terorisme di Indonesia juga melanjutkan penangkapan di sebuah rumah yang lokasinya tidak jauh. Beberapa media melaporkan bahwa penggerebekan di lokasi kedua tersebut juga diwarnai dengan beberapa ledakan.

Jakarta (Akhirnya) Punya MRT

Penumpang yang antusias tampak berbondong-bondong datang ke stasiun kereta api di Bundaran Hotel Indonesia untuk mendapatkan pengalaman naik MRT yang baru saja diluncurkan dalam uji coba publik pertama di Jakarta pada hari Selasa (12/3).

Para pejabat terkait berharap apa yang disebut sebagai sistem angkutan cepat massal, atau MRT, akan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas yang sangat buruk di kota berpenduduk sekitar 10 juta orang tersebut.

“Sangat nyaman. Saya merasa seperti berada di Singapura, ”kata Akbar Mapaleo, 35 tahun, yang membawa istri dan dua anaknya yang masih kecil dalam uji coba tersebut.

Konstruksi pada jalur sepanjang 16 kilometer yang didanai oleh Jepang tersebut dimulai pada 2013 dan menelan biaya sebesar 16 triliun rupiah (1,1 miliar dolar AS).

Rangkaian MRT pertama ini terdiri dari enam stasiun bawah tanah dan tujuh stasiun layang yang melayani rute Lebak Bulus- Bundaran Hotel Indonesia dan sebaliknya.

Sebelum diresmikannya MRT tersebut, Jakarta adalah satu dari beberapa kota besar di dunia yang tidak memiliki jalur metro.

“Hari ini, kami memulai sebuah budaya baru dalam perjalanan,” kata CEO MRT Jakarta, William Sabandar.

“MRT sendiri tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas, tetapi melalui integrasi dengan moda transportasi lain seperti sistem bus cepat, semoga kemacetan dapat dikurangi,” katanya.

Menurut para pejabat terkait, konstruksi di jalur kedua membentang sejauh 8,6 kilometer ke arah utara (Kota) akan dimulai tahun ini juga.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kemacetan di wilayah Jabodetabek telah menyebabkan kerugian sebesar 4,5 miliar dolar per tahun.

Jokowi janji percepat pembahasan RUU masyarakat adat

Kekecewaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) karena Presiden Joko Widodo batal membuka kongres nasional mereka di Tanjung Gusta, Medan, 15 Maret lalu sedikit terobati setelah akhirnya bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Rabu, 22 Maret 2017.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan dukungannya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA), yang saat ini draftnya masih dalam proses pemutakhiran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

RUU inisiatif DPR yang proses legislasinya sudah tertunda lama ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2017 dan merupakan satu dari 49 RUU yang diprioritaskan dalam Prolegnas.

“Pemerintah akan terus mendorong agar [RUU] itu segera diselesaikan. Karena ini juga menyangkut kebutuhan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan lahan. Payung hukumnya kalau sudah selesai, ini akan lebih cepat,” ujar Jokowi dalam pertemuannya dengan AMAN.

Anggota DPR Komisi II, Arif Wibowo, juga menyatakan dukungannya agar RUU ini bisa segera disahkan agar dapat mengafirmasikan perlindungan terhadap sebagian masyarakat Indonesia yang hidupnya berdasarkan hukum adat.

“RUU ini akan memperjelas definisi masyarakat adat secara terbatas namun utuh dan jelas,” ujar Arif kepada The Parrot.

Bila disahkan, UU itu akan menjadikan 2.332 komunitas masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN, yang jumlahnya mencakup sekitar 17 juta hingga 20 juta individu sebagai subyek hukum dan mengafirmasikan hak-hak masyarakat adat. Menurut perkiraan AMAN, masih ada 50 juta jiwa masyarakat adat lain yang belum teridentifikasi.

Rukka Sombolinggi, sekretaris jendral AMAN periode 2017–2022 yang baru terpilih di kongres Tanjung Gusta, membenarkan dukungan Jokowi terhadap RUU masyarakat adat dan pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Adat.

Desakan kepada Jokowi untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat merupakan salah satu dari 14 resolusi yang dihasilkan dalam kongres Tanjung Gusta.

“Setelah pertemuan tadi, AMAN dan Kepala Staf Presiden langsung bertemu dan bekerja untuk memastikan satgas dibentuk, karena Presiden sudah menyatakan di hadapan perwakilan masyarakat adat agar satgas dibentuk,” ujar Rukka dalam pernyataannya kepada The Parrot, 22 Maret.

Satgas ini akan membangun model penyelesaian konflik, merumuskan dan melaksanakan pemulihan kepada masyarakat adat yang telah menjadi korban pelanggaan hak asasi manusia dan menyusun kajian tentang harmonisasi berbagai peraturan dan undang-undang yang terkait masyarakat adat.

Rukka mengatakan ketiadaan undang-undang yang khusus mengatur tentang masyarakat adat mengakibatkan banyaknya perampasan tanah dan wilayah adat dari masyarakat adat.

“Kriminalisasi pemuka dan pejuang adat biasanya terjadi saat ada perebutan lahan untuk pembangunan atau pembukaan lahan kelapa sawit,” ujar Rukka.

Menurutnya, sejauh ini tercatat ada 233 individu dari berbagai masyarakat adat di Indonesa yang sedang berhadapan dengan hukum karena mempertahankan wilayahnya dan diperkirakan masih ada banyak kasus lain yang tidak tercatat.

Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah masih dalam proses untuk mengesahkan pengakuan terhadap 590.000 hektar hutan adat.

“Kalau itu kita berikan ke masyarakat adat, saya yakin hutan itu akan lebih lestari, lebih terjaga, lebih terpelihara,” ujar Jokowi.

Pemerintah telah menyerahkan 13.122 hektar lahan hutan kepada sembilan kelompok masyarakat adat atau sebanyak 5.700 kepala keluarga di pulau Sumatra, Jawa dan Sulawesi pada bulan Desember 2016, namun AMAN menganggap luas hutan yang diserahkan itu masih jauh dari 8,4 juta hektar wilayah adat yang dipetakan AMAN, yang sebagian besarnya sudah berubah fungsi dan dikuasai negara dan investor untuk pembangunan dan industri.

Pemenuhan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat merupakan bagian janji kampanye pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla pada pemilihan presiden 2104. Dalam Nawacita atau sembilan program pemerintahan mereka, ada enam komitmen yang dijanjikan kepada masyarakat adat.

Beberapa hal dalam enam komitmen itu antara lain peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan dan undang-undang terkait pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, melanjutkan proses legislasi RUU PPHMA, memastikan akan menjalankan proses legislasi mengenai pengelolaan tanah dan sumber daya alam sesuai norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat dan mendorong adanya inisiatif penyusunan RUU yang berkaitan dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang timbul akibat pengabaian hak-hak masyarakat adat.

Sebagai dukungan untuk pencapaian komitmen itu, Rukka mengatakan pada masa kampanye lalu AMAN secara organisasi sepakat untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden dan memobilisasi anggotanya di seluruh Indonesia untuk memilih Jokowi.