Category: Edisi Bahasa Indonesia

74 peluru senapan angin bersarang di tubuh orangutan Sumatera


Seekor orangutan ditemukan terluka parah di provinsi Aceh dengan 74 peluru senapan angin bersarang di tubuhnya, kata para pejabat pada hari Rabu (13/3).

Orangutan yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun tersebut, telah diselamatkan pada Sabtu pekan lalu di kabupaten Subulussalam dengan kondisi patah tulang, memar dan luka di kakinya, kata Sapto Aji Prabowo, kepala Badan Konservasi Alam (BKSDA) pemerintah daerah Aceh.

“Foto X-ray menunjukkan 74 peluru senapan angin tersebar di seluruh tubuhnya,” katanya.

Sementara itu, keterangan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan juga menambahkan bahwa bayi orangutan berusia satu bulan yang ditemukan bersama induknya tersebut telah mati karena kekurangan gizi ketika dibawa ke pusat rehabilitasi di provinsi Sumatra Utara.

View this post on Instagram

Kritis, Orangutan Sumatera Ditembak 74 Peluru di Aceh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan evakuasi orangutan sumatera (Pongo abelii) di kebun warga tepatnya di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam setelah mendapat laporan dari masyarakat, Sabtu (9/3). Tim BKSDA Aceh bersama dengan personel WCS-IP dan HOCRU-OIC turun ke lokasi dan berhasil mengevakuasi dua individu orangutan terdiri dari anak dan induknya, Minggu (10/3). Dari pemeriksaan awal di lapangan, diketahui bahwa induk orangutan dalam kondisi terluka parah karena benda tajam pada tangan kanan, kaki kanan serta punggung. Selain itu didapati juga kedua mata induk orangutan terluka parah karena tembakan senapan angin. Sedangkan bayi orangutan yang berumur 1 bulan, dalam kondisi kekurangan nutrisi parah dan shock berat. Tim kemudian bergegas membawa kedua orangutan tersebut ke Pusat Karantina Orangutan di Sibolangit, Sumatera Utara, yang dikelola Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) melalui Program Konservasi Orangutan Sumatera (SOCP), untuk dilakukan perawatan intensif. Namun dalam perjalanan anak orangutan mati diduga karena malnutrisi. Dari hasil pemeriksaan x-ray di Pusat Karantina Orangutan, ditemukan peluru senapan angin sebanyak 74 butir yang tersebar di seluruh badan. Kondisi orangutan masih belum stabil sehingga masih akan berada di kandang treatment untuk mendapatkan perawatan intensive 24 jam. Induk orangutan sumatera berusia sekitar 30 tahun tersebut selanjutnya diberi nama HOPE yang berarti “HARAPAN”, dengan harapan, Hope bisa pulih dan bisa mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. KLHK mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menganiaya satwa liar yang dilindungi. BKSDA Aceh telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, untuk mengusut tuntas kasus kematian bayi orangutan sumatera dan penganiayaan induknya, di Subulussalam ini. KLHK mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra dan masyarakat yang membantu dalam evakuasi orangutan HOPE. . Sumber foto: YEL SOCP, OUC, dan BKSDA Aceh #saveorangutan

A post shared by Kementerian LHK (@kementerianlhk) on

Induk orangutan dengan 74 peluru tersebut saat ini berada dalam kondisi cukup stabil dan telah diberi nama Harapan (Hope). Beberapa peluru juga bersarang di salah satu mata Hope, sehingga menyebabkan kebutaan total.

“Kami mengutuk serangan biadab terhadap orangutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Kementerian Kehutanan dan Lingkungan dalam sebuah pernyataan di Instagram.

Kelompok konservasi World Wildlife Fund (WWF) mengklasifikasikan orangutan sebagai spesies yang “sangat terancam punah”. Jumlah mereka sekitar 111.000 di alam liar, terutama di pulau Sumatra dan Kalimantan.

Para pakar konservasi mengatakan, kelangsungan hidup spesies orangutan sangat terancam oleh perburuan liar dan perusakan habitat mereka melalui proses deforestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Advertisements

Istri dan Anak Terduga Teroris Tewas di Sumatera Utara


Seorang wanita yang diyakini sebagai istri seorang anggota kelompok teroris meledakkan alat peledak dalam sebuah peristiwa penggerebekan di rumahnya di Sibolga, Sumatra Utara, pada Rabu dini hari (13/3), menewaskan dirinya dan anaknya, kata polisi.

Juru bicara kepolisian nasional Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya telah mengepung rumah tersebut sejak hari Selasa setelah mereka menangkap seorang pria yang diyakini sebagai suami dari wanita tersebut, diidentifikasi sebagai Husain alias Abu Hamzah.

Sebuah ledakan yang diyakini telah dipicu oleh wanita itu juga melukai seorang polisi ketika petugas berusaha memasuki rumah itu pada hari Selasa, katanya. Sementara ledakan kedua terjadi pada dini hari Rabu, kata Dedi Prasetyo.

“Informasi yang kami terima, wanita dan anak itu meninggal,” kata Prasetyo.

“Kami belum bisa masuk rumah karena kami curiga masih ada bahan peledak yang bisa membahayakan petugas kami,” tambahnya.

Kepala Kepolisian Nasional Tito Karnavian mengatakan kepada wartawan bahwa Husain diyakini sebagai anggota jaringan militan yang berafiliasi dengan kelompok ekstrimis Negara Islam.

Selain melakukan penangkapan di rumah Husein alias Abu Hamzah, pada Rabu pagi Densus 88 yang merupakan bagian khusus dari POLRI untuk menangani kasus-kasus terorisme di Indonesia juga melanjutkan penangkapan di sebuah rumah yang lokasinya tidak jauh. Beberapa media melaporkan bahwa penggerebekan di lokasi kedua tersebut juga diwarnai dengan beberapa ledakan.

Jakarta (Akhirnya) Punya MRT

Penumpang yang antusias tampak berbondong-bondong datang ke stasiun kereta api di Bundaran Hotel Indonesia untuk mendapatkan pengalaman naik MRT yang baru saja diluncurkan dalam uji coba publik pertama di Jakarta pada hari Selasa (12/3).

Para pejabat terkait berharap apa yang disebut sebagai sistem angkutan cepat massal, atau MRT, akan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas yang sangat buruk di kota berpenduduk sekitar 10 juta orang tersebut.

“Sangat nyaman. Saya merasa seperti berada di Singapura, ”kata Akbar Mapaleo, 35 tahun, yang membawa istri dan dua anaknya yang masih kecil dalam uji coba tersebut.

Konstruksi pada jalur sepanjang 16 kilometer yang didanai oleh Jepang tersebut dimulai pada 2013 dan menelan biaya sebesar 16 triliun rupiah (1,1 miliar dolar AS).

Rangkaian MRT pertama ini terdiri dari enam stasiun bawah tanah dan tujuh stasiun layang yang melayani rute Lebak Bulus- Bundaran Hotel Indonesia dan sebaliknya.

Sebelum diresmikannya MRT tersebut, Jakarta adalah satu dari beberapa kota besar di dunia yang tidak memiliki jalur metro.

“Hari ini, kami memulai sebuah budaya baru dalam perjalanan,” kata CEO MRT Jakarta, William Sabandar.

“MRT sendiri tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas, tetapi melalui integrasi dengan moda transportasi lain seperti sistem bus cepat, semoga kemacetan dapat dikurangi,” katanya.

Menurut para pejabat terkait, konstruksi di jalur kedua membentang sejauh 8,6 kilometer ke arah utara (Kota) akan dimulai tahun ini juga.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kemacetan di wilayah Jabodetabek telah menyebabkan kerugian sebesar 4,5 miliar dolar per tahun.

Jokowi janji percepat pembahasan RUU masyarakat adat

Kekecewaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) karena Presiden Joko Widodo batal membuka kongres nasional mereka di Tanjung Gusta, Medan, 15 Maret lalu sedikit terobati setelah akhirnya bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Rabu, 22 Maret 2017.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan dukungannya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA), yang saat ini draftnya masih dalam proses pemutakhiran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

RUU inisiatif DPR yang proses legislasinya sudah tertunda lama ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2017 dan merupakan satu dari 49 RUU yang diprioritaskan dalam Prolegnas.

“Pemerintah akan terus mendorong agar [RUU] itu segera diselesaikan. Karena ini juga menyangkut kebutuhan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan lahan. Payung hukumnya kalau sudah selesai, ini akan lebih cepat,” ujar Jokowi dalam pertemuannya dengan AMAN.

Anggota DPR Komisi II, Arif Wibowo, juga menyatakan dukungannya agar RUU ini bisa segera disahkan agar dapat mengafirmasikan perlindungan terhadap sebagian masyarakat Indonesia yang hidupnya berdasarkan hukum adat.

“RUU ini akan memperjelas definisi masyarakat adat secara terbatas namun utuh dan jelas,” ujar Arif kepada The Parrot.

Bila disahkan, UU itu akan menjadikan 2.332 komunitas masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN, yang jumlahnya mencakup sekitar 17 juta hingga 20 juta individu sebagai subyek hukum dan mengafirmasikan hak-hak masyarakat adat. Menurut perkiraan AMAN, masih ada 50 juta jiwa masyarakat adat lain yang belum teridentifikasi.

Rukka Sombolinggi, sekretaris jendral AMAN periode 2017–2022 yang baru terpilih di kongres Tanjung Gusta, membenarkan dukungan Jokowi terhadap RUU masyarakat adat dan pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Adat.

Desakan kepada Jokowi untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat merupakan salah satu dari 14 resolusi yang dihasilkan dalam kongres Tanjung Gusta.

“Setelah pertemuan tadi, AMAN dan Kepala Staf Presiden langsung bertemu dan bekerja untuk memastikan satgas dibentuk, karena Presiden sudah menyatakan di hadapan perwakilan masyarakat adat agar satgas dibentuk,” ujar Rukka dalam pernyataannya kepada The Parrot, 22 Maret.

Satgas ini akan membangun model penyelesaian konflik, merumuskan dan melaksanakan pemulihan kepada masyarakat adat yang telah menjadi korban pelanggaan hak asasi manusia dan menyusun kajian tentang harmonisasi berbagai peraturan dan undang-undang yang terkait masyarakat adat.

Rukka mengatakan ketiadaan undang-undang yang khusus mengatur tentang masyarakat adat mengakibatkan banyaknya perampasan tanah dan wilayah adat dari masyarakat adat.

“Kriminalisasi pemuka dan pejuang adat biasanya terjadi saat ada perebutan lahan untuk pembangunan atau pembukaan lahan kelapa sawit,” ujar Rukka.

Menurutnya, sejauh ini tercatat ada 233 individu dari berbagai masyarakat adat di Indonesa yang sedang berhadapan dengan hukum karena mempertahankan wilayahnya dan diperkirakan masih ada banyak kasus lain yang tidak tercatat.

Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah masih dalam proses untuk mengesahkan pengakuan terhadap 590.000 hektar hutan adat.

“Kalau itu kita berikan ke masyarakat adat, saya yakin hutan itu akan lebih lestari, lebih terjaga, lebih terpelihara,” ujar Jokowi.

Pemerintah telah menyerahkan 13.122 hektar lahan hutan kepada sembilan kelompok masyarakat adat atau sebanyak 5.700 kepala keluarga di pulau Sumatra, Jawa dan Sulawesi pada bulan Desember 2016, namun AMAN menganggap luas hutan yang diserahkan itu masih jauh dari 8,4 juta hektar wilayah adat yang dipetakan AMAN, yang sebagian besarnya sudah berubah fungsi dan dikuasai negara dan investor untuk pembangunan dan industri.

Pemenuhan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat merupakan bagian janji kampanye pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla pada pemilihan presiden 2104. Dalam Nawacita atau sembilan program pemerintahan mereka, ada enam komitmen yang dijanjikan kepada masyarakat adat.

Beberapa hal dalam enam komitmen itu antara lain peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan dan undang-undang terkait pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, melanjutkan proses legislasi RUU PPHMA, memastikan akan menjalankan proses legislasi mengenai pengelolaan tanah dan sumber daya alam sesuai norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat dan mendorong adanya inisiatif penyusunan RUU yang berkaitan dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang timbul akibat pengabaian hak-hak masyarakat adat.

Sebagai dukungan untuk pencapaian komitmen itu, Rukka mengatakan pada masa kampanye lalu AMAN secara organisasi sepakat untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden dan memobilisasi anggotanya di seluruh Indonesia untuk memilih Jokowi.