Category: society

Ada cerita di balik MRT Jakarta

Tidak seperti kota-kota besar lainnya di dunia, Jakarta tidak punya daya tarik khusus yang bisa menjadikannya sebagai tujuan utama bagi para wisatawan asing. Kecuali ada agenda bisnis untuk dilakukan di Jakarta, banyak turis asing yang hanya sempat melihat bandara, sebelum pada akhirnya melanjutkan perjalanan ke kota lain di negara ini.

Kenapa begitu? salah satunya karena kemacetan lalu lintas Jakarta yang sangat terkenal, ditambah jaringan transportasi umum yang membingungkan dan kurang bisa diandalkan. Tidak heran jika hanya sedikit orang asing yang ingin menghabiskan waktunya di Jakarta.

Namun hal tersebut bisa jadi berubah seiring dengan peluncuran MRT pada bulan Maret ini. Sebuah sistem kereta cepat massal pertama yang kehadirannya sudah lama ditunggu-tunggu oleh banyak orang.

Saat dilakukan tes uji coba pada 30 Januari lalu, wartawan diberikan kesempatan untuk mencoba MRT dengan perjalanan bolak-balik antara bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat ke Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Kereta berjalan tepat waktu selama 30 menit dengan pemberhentian selama 30 detik di stasiun bawah tanah dan stasiun atas yang keseluruhannya berjumlah total 13 stasiun.

“Kami melakukan pengujian dengan skenario keberangkatan terlambat di salah satu halte, serta bagaimana sistem bisa mengejar waktunya supaya semua jadwal kereta akhirnya bisa berjalan normal,” ujar Direktur Utama PT. MRT Jakarta, William Sabandar, dalam perjalanan tersebut.

Pada 25 Januari, pembangunan jalur MRT sudah selesai 99 persen dan perusahaan kemudian menjalankan pengujian secara terintegrasi. Delapan kereta dijalankan secara bersamaan dengan interval 10 menit untuk menguji ketepatan waktu operasi normal, juga untuk memastikan bahwa pintu platform bekerja sesuai dengan keberangkatan dan kedatangan kereta api.

Pada akhir Februari, perusahaan melakukan uji coba penuh bersama dengan simulasi untuk situasi darurat hingga 11 Maret. Uji coba tersebut terbuka untuk partisipasi publik terbatas, sebelum akhirnya layanan penuh perdana diluncurkan pada akhir bulan Maret.

Muhammad Kamaluddin, kepala strategi perusahaan MRT Jakarta mengatakan, selama operasi awal enam kereta latih yang dibangun oleh Nippon Sharyo dan Sumitomo Corp dari Jepang tersebut akan mampu mengangkut hingga maksimum 1.900 penumpang. Jam operasional MRT akan dimulai sejak 5.30 pagi setiap harinya, dengan keberangkatan dari kedua ujung jalur, serta keberangkatan terakhir sampai 10.30 malam.

Terdapat beberapa gerbong kereta yang didedikasikan khusus untuk penyandang disabilitas, dimana gerbong tersebut akan berhenti sangat dekat dengan lift di stasiun. Selain itu, juga akan ada petugas yang ditunjuk secara khusus untuk melayani penumpang wanita di jam-jam sibuk.

“Secara bertahap kita akan meningkatkan jumlah kereta menjadi 14. Kereta akan berjalan dengan kecepatan 30 kilometer per jam untuk perjalanan sejauh 16 kilometer,” tambah Kamaluddin.

Pengerjaan tahap kedua untuk memperluas jalur MRT ke bagian utara kota juga akan segera dimulai, dimana konstruksi diharapkan akan selesai pada 2024 dan operasionalnya akan dimulai pada 2025.

“Kami masih dalam persiapan. Peletakan batu pertama bisa berlangsung kapan saja, tetapi tidak ada yang menghambat atau menunda pembangunan fase kedua, semua berjalan sesuai rencana,” kata William Sabandar.

Fase kedua akan memperpanjang jalur dari bundaran hotel Indonesia ke Kampung Bandan di Jakarta Utara dan setelah selesai akan menjadi jalur lengkap yang terentang dari ujung selatan ke ujung utara Jakarta.

“Kami menetapkan target untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam lima tahun,” kata Kamaluddin, sambil menambahkan bahwa delapan stasiun di jalur kedua akan berada di bawah tanah dan beberapa akan diintegrasikan dengan jaringan bus Transjakarta milik pemda DKI. Tapi pembangunan untuk tahap kedua tersebut akan menemui sedikit kesulitan karena harus melewati Monumen Nasional atau daerah Monas, yang disebut sebagai daerah ring satu di Jakarta Pusat, dimana istana presiden dan kantor-kantor pemerintahan berada.

Januar Wibisono, seorang pekerja yang berkantor di salah satu gedung di kawasan bisnis Sudirman-Thamrin di mana jalur MRT beroperasi di bawah tanah, mengatakan dia bersemangat untuk mencoba layanan ini dan berharap MRT akan membuat perjalanan hariannya dari sebuah lokasi di pinggiran selatan Jakarta jauh lebih mudah. ​​

“Gedung kantor saya berada di dekat stasiun Bendungan Hilir. Saya akan memarkir motor saya di dekat stasiun Lebak Bulus dan naik kereta dari sana. Jika total 30 menit hingga akhir jalur, saya perkirakan akan membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke tujuan saya,” katanya.

Stasiun Bendungan Hilir adalah salah satu dari enam stasiun bawah tanah di area bisnis, yang dimulai dari stasiun Sisingamangaraja. PT MRT Jakarta menawarkan sponsorship untuk hak memberikan nama bagi setiap stasiun sesuai dengan nama asli stasiun, dalam upaya menghasilkan pendapatan diluar tarif. “Tapi stasiun Sisingamangaraja akan menjadi pengecualian. Stasiun itu akan diberi nama Sisingamangaraja Asean untuk menandai gedung Sekretariat Asean di dekat stasiun,” kata Sabandar.

Bersama dengan sistem light rail transit (LRT) yang diperkirakan akan mulai beroperasi tahun ini, diharapkan dapat menggeser orang dari pemakaian kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga akhirnya dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Di beberapa lokasi, moda transportasi umum akan melintasi jalur stasiun terintegrasi, seperti stasiun Dukuh Atas di Jakarta Pusat, yang terintegrasi dengan kereta api bandara, kereta komuter, dan bus reguler, juga Transjakarta.

Jalan-jalan di Jakarta tersumbat melebihi kapasitas karena terjadi peningkatan pertumbuhan sepeda motor yang dipicu oleh mudahnya mendapatkan kredit motor serta hadirnya aplikasi ojek online. Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemacetan di Jabodetabek diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 100 triliun rupiah per tahun.

Untuk mendukung peralihan ke MRT, pemerintah kota DKI juga telah memperbaiki trotoarnya yang tidak rata agar mendorong lebih banyak pejalan kaki dan memungkinkan penumpang yang keluar dari stasiun berjalan kaki ke tujuan mereka.

Jakarta juga dijuluki sebagai salah satu kota yang paling tidak ramah bagi pejalan kaki. Menurut hasil sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Stanford yang diterbitkan pada tahun 2017, orang Indonesia termasuk dalam kategori pejalan kaki paling malas di dunia dengan rata-rata 3.513 langkah setiap harinya, dibandingkan rata-rata di seluruh dunia, yaitu 5.000 langkah.

“Saya sudah menyerah nyetir mobil kalau bepergian sehari-hari sekitar 15 tahun yang lalu, karena saya benar-benar tidak tahan dengan kemacetan,” kata Rani Cahyawati, seorang karyawan yang bekerja di kantor dekat bundaran Hotel Indonesia.

“Setiap hari saya mengandalkan apa saja yang ada, baik itu bus kotor, bus tua, bus Transjakarta, taksi, atau ojek. Jadi, saya benar-benar menantikan MRT dan LRT untuk beroperasi. Sudah waktunya bagi Jakarta untuk dimodernisasi dan lebih beradab bagi masyarakat dan pengunjungnya,” tambahnya.

*Pertama kali diterbitkan dalam versi bahasa Inggris di Bangkok Post

Advertisements

From social media to parliament: Young Indonesians enter politics

 The political views of Indonesian millennials used to be limited to social media posts, but now the youth are taking charge by seeking parliament seats in their country’s upcoming election.

Univesity student Tsamara Amany Alatas is a social media star who often voices critical views on issues ranging from gender equality to religious freedom.

Now the 22-year-old has thrown her hat into the political ring, vying for a seat in the national parliament in the legislative election scheduled for April 17.

Like any media-savvy politician running for office, she has visited slums and talked with locals about their aspirations and posed for photographs with babies.

“I believe politics can be a force for good when people who are elected are good,” the 22-year-old told dpa during a recent visit to a central Jakarta slum.

Tsamara is one of the young legislative candidates fielded by the newly-established Indonesian Solidarity Party (PSI), which claims to be the bearer of progressive politics in a largely conservative nation.

The party,which backs incumbent President Joko Widodo, is led by 36-year-old former television newscaster Grace Natalie, a Christian of Chinese descent in mainly-Muslim Indonesia.

The party has an uphill battle, with polls indicating it is unlikely to win more than 1 per cent of the vote, which would be short of the 4 per cent threshold required by Indonesian electoral laws to get seats in parliament.  

Poll numbers, however, have not discouraged Tsamara, who has nearly 170,000 followers on Twitter.

“This party represents the values I’m fighting for and it’s where people with idealism are,” she said.

Lucius Karus, a researcher with the Indonesian People Forum for Parliament Monitoring, said that 21 per cent of candidates whose ages are known are categorized as millennials, meaning they were born after 1980.   

Nearly 8,000 candidates are competing for seats in the 560-member House of Representatives. 

Lucius said even though women account for 40 per cent of legislative candidates – exceeding a quota of 30 per cent set by electoral laws – it’s not likely they will be elected.

“Many young or female candidates are listed on the bottom on their parties’ lists on ballot papers, and candidates on top of the lists are usually well known and more likely to be elected,” he said.

Currently, about 20 per cent of national legislators are women.

British-educated engineer Faldo Maldini is another millennial running for a parliamentary seat.

The 28-year-old is a spokesman for opposition candidate Prabowo Subianto and is a deputy secretary general of the National Mandate Party.  

“I represent the young generation, but I talk to old and young people alike about their problems,” Faldo told dpa on the sidelines of a campaign stop in a village outside Jakarta.

“You can be famous on social media but if you don’t go to your constituents, they won’t vote for you,” said Faldo, whose Twitter account has more than 88,000 followers.

Sitting cross-legged on the front porch of a villager’s house in Bogor, a city south of Jakarta, Faldo appeared at ease talking to the elderly host, who complained about unpaved and potholed roads in front of his house.

“People here complain that despite many factories around here, jobs are going to people from outside, and prices of basic commodities are expensive,” he said.

“My focus is how I can help young people here get jobs,” he added. 

Faldo said he wants to prove that running for office does not have to be expensive.

“I’m not from a rich family and I just got married, so clearly I don’t have much money,” he said.

“I want everyone to have a level playing field so it’s not only people with money who can run for parliament,” he said.

Didi, a voter in Bogor, praised Faldo’s plan to promote entrepreneurship in his village.

“I make dolls and after he promoted my business on Instagram I received a lot of orders from different places,” he said.  

Ari Nurcahyo, executive director at local think tank Soegeng Sarjadi Syndicate, said the fact that many young people aspire to be politicians is good for Indonesia’s future.

“They are technologically literate and highly educated. We need people like them to face the digital economy era,” he said.

“But they need a new political party that isn’t beholden to oligarchic interests and care about issues such as anti-corruption,” Ari said.

Ross Tapsell, an expert on Indonesian politics at the Australian National University (ANU), said only a small number of Indonesian millennials are middle-class and politically savvy.

A survey released last year by ANU found that fewer than 10 per cent of millennials living in Jakarta and the surrounding areas had a university degree.

“The usual depiction of a millennial is someone who is inner city, on Instagram, active about politics in social media,” Tapsell said.

“In fact that’s really only a small proportion of what a lot of people aged between 17 and 35 are actually doing in this election,” he said.

Jakarta launches city’s first MRT line

Enthusiastic commuters flocked to railway stations in Jakarta on Tuesday to be the first to ride the Indonesian capital’s shiny new trains, as the country launches a public trial of its first metro system.

Officials hope that the so-called mass rapid transit system, or MRT, will reduce traffic congestion, which is infamously bad in the city of around 10 million people.

“It’s very comfortable. I feel like I’m in Singapore,” said 35-year-old Akbar Mapaleo, who brought his wife and two young children.

Construction on the 16-kilometre line, funded by Japan, began in 2013 and cost 16 trillion rupiah (1.1 billion dollars).

It consists of six underground and seven elevated stations.   

Until this year, Jakarta was one of the world’s few megacities without a metro line.      

“Today, we start a new culture of commuting,” Jakarta MRT chief executive William Sabandar said.

“The MRT alone won’t solve the problem of traffic jams, but with integration with other modes of transport, such as the rapid bus system, hopefully congestion can be reduced,” he said. 

Construction will begin this year on a second line, extending 8.6 kilometres to the city’s north, officials said.  

President Joko Widodo said this month that traffic jams in the greater Jakarta area cost 4.5 billion dollars a year.

West Java broadcast watchdog restricts airplay of songs for sexually explicit lyrics, videos

A broadcasting watchdog in an Indonesian province has restricted radio and television airplay of 13 English-language hit songs because of their sexually-explicit content.

The Brodcasting Commission of West Java said the songs do not adhere to “norms of decency and morality” and can only be played from 10 pm (0300 GMT) to 3 am.

The directive was issued last week but made headlines in the local media on Tuesday.

“The lyrics and videos of those songs contain lewd and sexually suggestive words and images,” commission chairwoman Dedeh Fardiah said. 

The songs include hits such as Dusk Till Dawn by British singer Zayn Malik, Versace on the Floor by Bruno Mars, and Overdose by Indonesian singer Agnez Mo and Chris Brown.   

The Indonesian parliament last week dropped a bill on music following protests from local musicians who said it could curtail their freedom of expression. 

One of the provisions of the bill states that musicians must not  encourage the public to make lewd content, commit blasphemy, bring negative foreign cultural influences. 

“Even without the music law there’s already a fascist regulation like this,” said Jerinx, drummer for Indonesian rock band Superman is Dead, referring to the song restrictions. 

Indonesia is the world’s largest Muslim-majority country, but the government is largely secular. 

Valentine’s Day too saucy for conservative Indonesians

Love is in the air across the Western world this Valentine’s Day – but the custom has few fans among conservatives in Indonesia, with a local district warning youngsters against celebrating the holiday.

Ade Yasin, the chief of Bogor district near Jakarta, said local youths should not follow their counterparts in the West, the news website Metropolitan.id reported on Thursday. 

“Valentine’s Day celebrations are not part of our culture, so I call on the public not get involved in any activities related to Valentine’s Day,” Ade was quoted as saying.  

The head of the Bogor Council of Muslim Scholars, Mukri Aji, said Valentine’s Day celebrations often promote promiscuity. 

“What is wrong with it is pre-marital sex, prostitution and rampant LGBT [lesbian, gay, bisexual and transgender] behaviour, which are violations of Islamic tenets,” he said. 

He warned promiscuity could lead to diseases such as HIV/AIDS or unwanted pregnancies.

Sex out of marriage is seen as unacceptable by many in Indonesia, the world’s largest Muslim-majority country.

Valentine’s Day celebrations were banned in several Indonesian cities last year.

But for Huzaemah Yanggo, the head of the fatwa division at the Indonesian Council of Muslim Scholars, Muslims are allowed to celebrate Valentine’s Day, as long as they do not engage in illicit behaviour.

“We as Muslims must show love and we don’t need Valentine’s Day to express our love, for example to our parents,” she said. 

“But as long as it doesn’t violate religious teachings, it should be no problem to celebrate it,” she said.

Paws up: Indonesian government to ban dog and cat meat trade

Fien Harini, who hails from Solo in Central Java, still remembers when Ireng, her mongrel pet dog, disappeared and never returned home.

“I cried for days. In Solo, when a pet dog doesn’t return home, you can be sure the dog is stolen to be slaughtered for meat and will end up in one of those dog meat satay stalls,” she said.

“Dog meat dishes purported to boost virility and have healing qualities are popular delicacies in Solo. But there is not enough supply so pet dogs, especially mongrels, are highly targeted by poachers,” she added.

In Jakarta, meat derived from dogs is served in dishes offered by specialty eateries called lapo. Customers can identify such establishment if they see the number B1 – a code for dog meat – on the signage.

The trade of dog and cat meat remains rampant in some parts of Indonesia, where dog meat dishes are traditional delicacies for some ethnic and cultural groups. However, dog and cat meat are not included among consumable meat products regulated by the country’s food law.

Roughly 7% of Indonesia’s 260 million population consume dog meat, according to an estimate drawn by the Dog Meat Free Indonesia (DMFI) coalition, which has investigated the illegal trade. It is campaigning to abolish dog meat trade, end animal cruelty, promote animal welfare and halt the spread of zoonotic diseases.

Its effort appears to be gaining ground, as the government has said it plans to issue a regulation that will ban dog meat and other meat derived from cats and exotic animals.

A national forum on animal welfare held in Jakarta earlier this month agreed that dog meat is not for human consumption and its commercial distribution should be banned.

Syamsul Ma’arif, director of veterinary public health at the agriculture ministry, said a ministerial regulation to that effect was in the pipeline

“The regulation will emphasise on banning practices that are violations of animal welfare. It will not regulate consumption so much for those whose culture that recognize it,” Ma’arif said.

He added that it would take some time to finalize the regulation since it will have to accommodate many interests, but he expects the ministry to issue it within this year.

DMFI representatives who attended the forum played a video made during their country-wide investigation into the cruelty behind the dog meat trade, which shows just how bad the dogs are treated.

Ma’arif acknowledged the way dogs are handled in the trade amounts to “torture.” He also said the government clearly forbids consumption of dog meat.

He told officials of veterinary and livestock agencies attending the forum that animal cruelty and the risk of zoonotic disease outbreaks from the illegal meat trade could drive animal rights-conscious foreign tourists away from their regions if they continue to allow this practice.

This could be detrimental to the government’s efforts to lure more foreign tourists to improve state revenue.

The prospect of a government crackdown was hailed by DMFI, which comprises local and international animal rights groups including Animal Friends Jogja (AFJ), Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Four Paws, Change for Animals Foundation and Humane Society International.

“This is a huge leap for animal welfare in Indonesia. We really appreciate that government has finally acknowledged our concerns,” AFJ director Bobby Fernando said.

JAAN co-founder Karin Franken said it was high time that the trade was abolished since its existence undermines the government’s pledge to eliminate fatal zoonotic diseases such as rabies by 2020.

While Jakarta has been declared rabies-free, the disease is endemic in 25 out of Indonesia’s 34 provinces.

She said however, there is a steady supply of dog meat to lapos in the capital city. They source the meat from a supplier who goes twice a week to catch stray dogs and kidnap pets in neighboring towns in West Java.

DMT_Idonesia_2
Photo: Dog Meat Free Indonesia (DMFI)

As the meat trade is illegal, the whole process of preparing dog meat dishes in those restaurants goes unchecked without proper health screening, slaughter process and carcass disposal.

“The supplier can bring 30 to 40 dogs per trip into Jakarta. This could put the city on the risk of rabies outbreak,” she said.

A dog meat supplier in East Jakarta who goes only by one name, Yuri, said he priced dog meat by the kilogramme. He declined to say what he charged but said that it was competitive prices quoted by another supplier in Central Jakarta.

Wiwiek Bagja, a senior veterinarian and former chairwoman of the Indonesian Veterinary Association, said the government should stress to regional governments that they have an obligation to enforce national legislation on animal welfare.

Despite the absence of specific regulation banning inter-regional dog meat distribution, she said local administrations should strictly supervise such movement to curb the spread of zoonotic diseases.

“Unstipulated and unspecified movement of dogs is proven to have contaminated rabies-free regions,” she said.

“There is a much bigger risk of zoonosis epidemic compared to the mythical benefits of eating dog meat. We can’t let the interest of a small fraction of people to spoil the country,” she added.

Dog meat consumer Kristian Purnomo opposes the pending regulation, saying dog meat dishes are a long-standing tradition and part of Indonesia’s diverse cultures that should not be abolished.

He eats dog meat dishes, which he says warms his body and have softer texture. He also consumes other exotic foods such as snake meat from time to time, especially when he travels to regions where they are part of the local diet.

“We just have to be discreet about it. I understand that people object to it because dogs are cute and cuddly pets and are not livestock. I love dogs and have a pet dog, too,” he said. 

“But what about chicken, cows, and other livestock? Will people campaign against eating them when someday they are not categorised as livestock and considered as cute pets?” Purnomo said, adding that to him a dog meat dish when served is just like any other dish from chicken or cattle.

The campaign against dog meat consumption, he said, could undermine deeply rooted local traditions, citing efforts by one NGO to abolish centuries-old traditional whaling in Lamalera, a coastal village in Lembata Island in East Nusa Tenggara province.

The island’s land is mainly vast savanna and not suitable for farming, so villagers have turned to the sea for subsistence. Whaling there is steeped in a set of customary rules, such as a restriction on hunting pregnant whales.

“Let’s just appreciate it with discretion accordingly as a local tradition,” he added.

This story was first published in Bangkok Post

East Timor’s Muslim minority welcomes Ramadan

Muslims in Dili, the capital of predominantly Catholic East Timor, have welcomed Ramadan with great joy.

Julio Muslim Antonio da Costa, the imam of Dili’s largest mosque An Nur, said as the holy month approached, the mosque council set up a committee to organize Ramadan-related activities, such as preparing meals for iftar (the breaking of the fast at sunset) and collecting alms.

“We had up to 400 people for iftar in on first and second day of Ramadan and we prepare the food everyday throughout the month,” da Costa said.

Some congregation members stay in the mosque for the rest of the evening to perform the Taraweeh prayer and listen to sermons delivered by clerics from neighboring countries.

The clerics also “deliver sermons in other parts of the country, where there are smaller Muslim communities,” da Costa said in an interview at the mosque.

Every Sunday afternoon, Nurul Habibah, 28, organizes Qur’an recital with her fellow members of Muslim women.

“We have sermons and recital after the Asr prayer, and we involve children from the adjoining orphanage,” said Nurul who hails from Lombok island in Indonesia and whose husband, Fawwaz Akmal Fragoso, is a Muslim convert.

Muslims make up about 0.3 percent out of East Timor’s 1.2 million population, most of them concentrated in Dili.

Outgoing Prime Minister Mari Alkatiri, whose Fretilin party lost in parliamentary elections on May 12, is a Muslim of Yemeni descent.

“There is no problem with religion in my country. The problem is only when you mix religion with politics. But it’s a problem at the high level. There is no problem at the people level,” Alkatiri said in an interview at a hotel near the Fretilin party headquarters.

Despite its Catholic-majority population and the church having great influence, East Timor is secular and Muslims live in peace and harmony with the rest of the society. Both Eid Al-Fitr and Eid Al-Adha are public holidays in the country.

“Every Eid-Al-Fitr, the President comes to An Nur after Eid prayer to celebrate the day with the Muslim community. It is a symbol of religious tolerance in East Timor,” da Costa said.

“What makes the Muslim community even more thriving here is the presence of Indonesian Muslims from Java island and Makassar in South Sulawesi,” President of Center of East Timor Islamic Community, Arif Abdullah Sagran, said.

The offices of the president and the prime minister, as well as other government offices, send livestock for sacrifice to the mosque for the Eid Al-Adha festivities, Sagran said.

“But there were times when the leaders’ offices sent the animals on Eid Al-Fitr instead of Eid Al-Adha,” he chuckled.

Finding halal food is still a problem in the country and there used to be a misperception that food was halal as long as it was cleanly cooked, Sagran said.

“The lingering misperception now is that food is halal as long as it doesn’t contain pork. We don’t have yet a special body to regulate about halal food. But for the time being, we can get halal food and meat from Indonesian traders here,” da Costa said.

An Nur, which is located in Dili’s Campo Alor neighborhood, was built in 1950s during the Portuguese colonization of East Timor. It was developed further during Indonesia’s occupation and officiated in March 1981 by then-Indonesian military commander in East Timor, Brig. Gen. Dading Kalbuadi.

“After our independence in 2002, the government built two towers in the mosque. Now the mosque can accommodate up to 3,000 people,” da Costa said.

The story has been expanded from its original version in Arab News