Tag: Joko Widodo

More than 300 election workers in Indonesia die of exhaustion

At least 287 polling station workers and 18 police officers have died mainly from exhaustion and illnesses associated with overwork after Indonesia’s elections this month, officials said Monday.

The world’s fourth-largest country held the legislative and presidential elections in a single day for the first time on April 17, but the high death toll prompted public calls for the polls to be held separately. 

“So far, 287 election workers across the country have died and 2,095 have fallen ill,” said Arief Priyo Susanto, spokesman for the General Election Commission.

“The main cause of the deaths is exhaustion and some accidents and illnesses caused by exhaustion,” he added.

The electoral commission said a total of 150 workers died from similar causes during the 2014 presidential and legislative elections, which were held three months apart. 

More than seven million workers were involved in what many experts described as the world’s largest and most complicated single-day election, with voting and vote-counting conducted manually. 

Nearly 193 million Indonesians were eligible to vote, with the turnout estimated at 81 per cent.

Voters elected a president, 575 members of the House of Representatives, 136 members of the Regional Representative Council and almost 20,000 members of local legislatures.

Officials said holding the elections simultaneously was a cost-saving measure, but it has proved to be a massive logistical challenge to distribute ballot papers and ballot boxes across the far-flung archipelago. 

National police spokesman Dedi Prasetyo said 18 officers also died from working long hours during the elections. 

The government has promised to provide compensation of up to 36 million rupiah (2,500 dollars) for surviving families.

Pemilu serentak 2019: ujian bagi demokrasi Indonesia?

Sampai saat opini ini ditulis, sudah puluhan orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu 2019 meninggal dunia. Mereka adalah anggota KPPS maupun POLRI yang kabarnya didera oleh kelelahan karena harus bekerja secara simultan menghitung hasil suara dan mengamankan jalannya pemilu yang disebut sebagai “paling rumit di seluruh dunia” ini.

Kabar duka tersebut sungguh membuat kita terhenyak dan prihatin. Puluhan orang meninggal bukan dalam konflik atau kekerasan, melainkan justru dalam sebuah pemilu yang berlangsung relatif damai. Mengapa bisa sampai demikian? Apakah ini sesuatu yang normal dan layak dianggap sepadan?

Saya kira Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tidak menyangka bahwa pemilihan yang awalnya dirancang untuk menghemat biaya dan waktu dengan cara menggabungkan pemilihan legislatif dan presiden secara bersamaan, justru akan memakan banyak korban karena proses penghitungan yang sangat lama, mengingat 190 juta lebih pemilih harus mencoblos lima surat suara sekaligus.

Seingat saya, dalam persiapannya KPU hanya melakukan simulasi tentang berapa lama waktu yang diperlukan bagi setiap pemilih untuk mencoblos di setiap bilik, yaitu sekitar lima menit. Sepertinya KPU tidak melakukan simulasi berapa lama setiap TPS akan menghitung surat suara yang sudah dicoblos tersebut.

Jika minimal ada 190 juta pemilih pada pemilu kemarin, maka setidaknya ada 950 juta lembar surat suara yang harus dihitung! Untuk kemudian dibuat rekapitulasi dalam bentuk formulir C1, dan sesudahnya harus dikawal sampai hasilnya bisa dihitung oleh KPU pusat.

Bayangkan betapa lelahnya para petugas KPPS.

Beberapa teman yang membantu di TPS mengatakan bahwa mereka bekerja dari pagi sampai pagi lagi agar bisa menyelesaikan tugasnya. Sungguh luar biasa dedikasi dan pengorbanan mereka bagi kelanjutan demokrasi Indonesia.

Kejadian ini harus menjadi perhatian khusus dan evaluasi bagi KPU, apakah pemilihan legislatif dan presiden selanjutnya akan kembali digabung? karena sesungguhnya, satu nyawa pun tidak boleh menjadi korban untuk suatu hal yang seharusnya bisa diperkirakan sebelumnya.

Peserta pemilu dan Pertaruhan Demokrasi Indonesia

Pemilihan presiden 2019 merupakan kilas balik pemilu 2014, baik pesertanya maupun yang terjadi sesudahnya. Kita semuanya seperti mengalami de já vu.

Seperti yang diperkirakan oleh beberapa lembaga hitung cepat, petahana Presiden Joko Widodo diperkirakan menang dengan kisaran suara 55%, sementara Prabowo Subianto mendapatkan sekitar 45%. Hasil ini sebenarnya sebuah peningkatan, karena ketika memenangkan pemilihan presiden 2014, Jokowi hanya mendapatkan 53,15% suara.

Seperti pada tahun 2014, Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa juga melakukan klaim kemenangan yang disertai dengan sujud syukur. Pada pemilu kali ini, Prabowo bahkan sampai melakukan tiga kali pidato kemenangan, dengan klaim telah meraih 62% suara.

Yang mengkhawatirkan pada pemilu 2019 adalah semakin menguatnya isu SARA, penyebaran kabar bohong (hoax) dan kemungkinan konflik akibat pengerahan massa (people power) atas klaim kecurangan pemilu.

Seperti sebuah pra-kondisi sebelum pelaksanaan pemilu 17 April, narasi bahwa pemilu akan diwarnai dengan kecurangan sudah dimunculkan ke publik. Dimulai dengan kabar hoax tentang tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos, disusul dengan beredarnya video surat suara yang dicoblos untuk Jokowi di Malaysia, sampai ancaman untuk pengerahan people power dari politisi senior Amien Rais.

Sebagai jawaban, panglima TNI memberikan warning cukup keras kepada publik, bahwa pengacau pemilu yang disebutnya akan “mengancam jalannya demokrasi” akan berhadapan langsung dengan kekuatan TNI.

Prabowo yang sudah tiga kali menjadi peserta aktif pemilu sepertinya sudah “sangat geram” dengan kompilasi situasi politik yang dilaluinya sejak 1998. Ketika gelombang gerakan yang menuntut terjadinya pergantian pemimpin nasional akhirnya berhasil menurunkan Presiden Suharto (yang juga mantan mertuanya), karir militernya terhenti akibat tuduhan penculikan aktivis pro-demokrasi sehingga ia harus pindah ke Yordania memulai hidup baru sebagai pebisnis.

Pada pemilu 2009, Prabowo maju sebagai calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri, dimana terdapat sebuah perjanjian antara keduanya bahwa pada pemilu 2014, Megawati akan ganti mendukungnya maju dalam pilpres sebagai calon presiden.

Namun seperti yang kita semua ketahui, alih-alih mendukung Prabowo maju sebagai capres pada pilpres 2014, Megawati justru memunculkan Joko Widodo (yang sering disebutnya sebagai “petugas partai”), dimana ironisnya pada pemilihan gubernur Jakarta 2012 lalu, Jokowi berhasil terpilih setelah dibiayai oleh Prabowo.

Saking geramnya dengan tikung menikung dalam dunia perpolitikan, dalam berbagai sesi kampanye-nya Prabowo sering menghujat “elite politik Jakarta” yang bahkan disebutnya sebagai bajingan.

Kegeraman Prabowo yang sudah berkali-kali gagal dalam pemilu selama satu dekade terakhir ini, sepertinya bisa saja berakhir tragis karena “bersambut gayung” dengan gerakan lain yang juga kesal dengan pemerintahan Jokowi selama hampir lima tahun terakhir ini.

Seperti kita ketahui, bendera hitam yang identik dengan lambang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sering berkibar dengan bebas di kampanye Prabowo, walaupun telah dilarang keberadaannya sebagai sebuah organisasi di Indonesia. Pasca pelarangan HTI, Jokowi sering disebut sebagai “pemimpin anti Islam”, sehingga pendukung dan gerakan yang menonjolkan identitas Islam yang makin menguat mengambil posisi di kubu Prabowo.

Dalam kampanye akbar terakhir sebelum pemilu (7/4) di Gelora Bung Karno, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berada dalam barisan partai politik pendukung Prabowo juga dikabarkan tidak setuju dengan konsep kampanye Prabowo yang disebut sebagai “terlalu eksklusif” dan tak lazim, dimana kampanye tersebut dimulai dengan sholat berjamaah pendukung yang memenuhi GBK, dilanjutkan dengan zikir dan shalawat.

Koleksi kegeraman Prabowo terhadap sekumpulan elite yang disebutnya sebagai bajingan, ditambah dengan dorongan kelompok Islam yang juga merasa dizalimi oleh pemerintahan Jokowi, semoga tidak berlanjut dalam bentuk people power. Walaupun selama 21 tahun kita sudah memilih jalur demokrasi dan melaksanakan reformasi, ingatan akan sejarah kelam 1998 sepertinya masih sangat lekat, sehingga setiap ada pihak yang menyebut “people power”, otomatis ingatan kita menuju pada memori 1998.

Mungkin dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, tidak ada satupun pemilu yang diawasi dengan sangat ketat oleh masyarakat secara langsung seperti pemilu 2019 ini. Media sosial penuh dengan kekhawatiran akan kecurangan, sehingga foto formulir C1 bertebaran dimana-mana. Bahkan selisih suara di beberapa TPS pun membuat KPU harus segera mengakui dan memperbaiki, karena kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu yang sedari awal sering dituduh berpihak, akan menjadi taruhannya.

Pemilu 2019 akan menjadi sebuah ujian: apakah Indonesia sebagai bangsa telah semakin dewasa dan matang dalam berdemokrasi? Apakah kecurangan, ketidakpuasan, dan sebagainya dapat diselesaikan secara konstitusional dan bermartabat?

Hari-hari ini, sampai dengan dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan diumumkannya hasil resmi pemilu oleh KPU secara aman dan damai, akan menjadi sebuah catatan dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Apakah kita akan maju, atau malah mundur?

Jokowi: No longer a political outsider

When Joko Widodo was elected president in 2014, he was hailed as the first Indonesian leader with no ties to the country’s military and political elites.

Now, Joko is seeking a second term as president in Wednesday’s election with the support of political parties with the most seats in parliament and several former generals with ties to the country’s autocratic past.

Joko grew up in a poor neighbourhood in the Central Java town of
Solo, where his father worked as a carpenter, according to his
official biography.

He helped his father with work after school and sold home-made snacks
to supplement the family’s income.

Critics say his family was actually middle-class and owned a
furniture business, and that the story of his humble beginnings was
played up to appeal to voters.

Jokowi, as he is better known, graduated with a degree in forestry
management from Gadjah Mada University, one of the country’s best,
and later started his own furniture business.

He was elected mayor of his native Solo in 2005 and again in 2010,
developing a reputation as a proactive leader with a common touch.

His folksy style has endeared him to regular people.

In 2012, he was elected governor of Jakarta after promising to
tackle the city’s perennial problems, including chronic congestion
and flooding.

He did not solve either, but did kick off two major public
transportation projects in his constituency, and was praised for
streamlining the bureaucracy and providing free health care for the
poor.

As governor he frequently visited Jakarta’s poor neighbourhoods and
talked to residents, a practice that has become known locally as “blusukan.”

The story of his humble beginnings and simple lifestyle appears to
resonate with ordinary Indonesians.

Joko’s account of his life is a departure in Indonesian politics,
where it was previously unthinkable for someone from a humble
background to become even a party leader.

A heavy metal fan, Joko has been seen at several concerts and
mingled with fans at gigs.

But Joko is not without critics.

His promise for a departure from politics as usual remains largely unfulfilled.

After being elected in 2014, he filled his cabinet with officials from political parties that supported him, despite a promise not to be beholden to vested interests.  

Opponents have accused him of engaging more in ceremonial activities than actual governing during his first term in office.

He frequently jets to remote parts of the far-flung archipelago to inaugurate projects.

Analysts and rights groups say he has allowed human rights, respect for the rule of law and the protection of minorities to deteriorate during his firm term.

“Law enforcement has become politicized, with government critics arrested and jailed on questionable charges,” said Ben Bland, an Indonesia expert at Lowy Institute, an Australian think tank.

But the married father-of-three remains the most popular politician in Indonesia.

Recent polls suggested that he had a comfortable two-digit lead over his opponent, former general Prabowo Subianto.

Old rivals face off in Indonesia’s presidential election

 When Indonesian voters go to the polls on Wednesday, they will have to choose between an incumbent whose man-of-the people image has been tarnished and a nationalist former general with a questionable human rights record.

The election pitting Joko Widodo and Prabowo Subianto is a repeat of the 2014 poll, which Joko narrowly won.

Joko appears to be on track for re-election, with most recent polls suggesting he has a comfortable two-digit lead, but analysts say Prabowo could still pull off a surprise.

When Joko won the election five years ago, he was an outsider with no ties to the country’s political and military elite, having risen from obscurity as a furniture businessman who later became the mayor of the mid-sized town of Solo in Central Java. 

Today he counts former generals with ties to the country’s autocratic past among his trusted aides.

Joko has touted his successes in improving the country’s dilapidated infrastructure by building new roads, ports, airports and dams.

His government has completed a trans-Java highway stretching about 1,000 kilometres and built or renovated airports and seaports. He also recently inaugurated the first metro line in the capital, Jakarta. 

But Joko’s human rights record still leaves much too be desired, activist groups and analysts say. 

Rights activists say he has not pursued meaningful policy initiatives to address past human rights violations, a key campaign promise.

The president also appears to be increasingly thin-skinned in the face of criticism. 

Joko “has allowed human rights, the rule of law and the protection of minorities to weaken since he was elected in 2014,” said Ben Bland, an Indonesia expert at the Lowy Institute, an Australian think tank.

“Law enforcement has become politicized, with government critics arrested and jailed on questionable charges,” he wrote on the institute’s website.

The president has failed to stem the anti-gay hysteria that has gripped the country over the past three years.

Police have raided places frequented by gay people and briefly detained hundreds suspected of being homosexual.

The Pariaman city government on Sumatra island last year issued a bylaw that imposes a fine of up to 1 million rupiah (71 dollars) on gay and transgender people “who conduct activity that disturbs public order” or commit “immoral same-sex acts.”

Joko’s choice as his running mate of senior Muslim cleric Ma’ruf Amin, who is known for his anti-gay views, has raised concerns that he is pandering to the religious right.

Ma’ruf, the head the Indonesian Council of Ulema (MUI), the country’s semi-official clerical body, has said that homosexuality should be criminalized and that the Ahmadiyya Muslim sect is not part of Islam.

On the economic front, growth has been stagnant, at around 5 per cent annually, falling short of Joko’s campaign promise of 7 per cent. 

Analysts said Indonesia’s economy needs to grow faster than 5 per cent to escape the so-called “middle income trap,” a phenomenon in which a country’s growth slows after reaching certain levels.

The country has also struggled with a widening account deficit and a weak currency, which fell in September to the lowest level since the 1997-1998 Asian financial crisis.

Corruption in the government remains rampant despite Joko’s reputation as incorruptible. Several of his political allies have been jailed or arrested for corruption.

Setya Novanto, chairman of the Golkar party, a member of the ruling coalition, was last year sentenced to 15 years in jail for receiving 7.3 million dollars in kickbacks for garnering parliamentary support for a 440-million-dollar government project to issue electronic ID cards.

Prabowo has promised to treat all citizens equally, regardless of their ethnicity or religion. 

“Our teachers, our Islamic clerics have always taught us that Indonesia’s Islam is one that brings good to all things in the universe,” Prabowo told more than 100,000 supporters during a rally in Jakarta recently.

But many remain suspicious of the challenger. 

Prabowo, a firebrand nationalist, counts among his supporters conservative Muslim groups that have persecuted minority Islamic sects and are opposed to gay rights.

“Minority groups like us can’t expect much of either candidate,” said a spokesman for the Ahmadiyah Indonesia Community, Yendra Budiana.

“But it’s especially so for Prabowo, as he is supported by hardline groups,” he said.

Prabowo himself has been accused of human rights violations during his time in the army in the 1990s, including over the kidnappings and disappearances of pro-democracy activists in the dying days of the Suharto regime in 1998.

He has denied the allegations.

This year’s election will be held simultaneously with parliamentary polls, which are being contested by 16 national parties.

Nearly 250,000 candidates are vying for more than 20,000 seats in the national, provincial and municipal parliaments.

About 193 million people, including 80 million people born after 1980, are eligible to vote, making it the world’s biggest direct presidential election, according to the General Election Commission. 

There will be around 800,000 polling stations and six million election workers.

Jakarta governor’s jailing tests Indonesian unity

Rallying cries by conservative Muslims for the prosecution of Jakarta governor Basuki Tjahaja Purnama have culminated in his imprisonment, sending shock waves through minority communities in Indonesia. Continue reading “Jakarta governor’s jailing tests Indonesian unity”

Indonesia upbeat on prospect of Trump’s presidency

cxi8hnuukaeaokj
Deputy House Speaker Fadli Zon gave his insights during a TV interview on Trump presidency. Photo: Twitter @fadlizon

Donald Trump’s triumph in the US presidential election is expected to have both positive and negative impacts on Asia, and Indonesia in particular  Continue reading “Indonesia upbeat on prospect of Trump’s presidency”

Two years on, Jokowi emerges stronger

When Indonesian President Joko Widodo came to power two years ago after a closely fought election, he faced an opposition majority in the legislature bent on obstructing him. Continue reading “Two years on, Jokowi emerges stronger”

Indonesians faking as Philippine pilgrims face scrutiny upon arrival

Indonesian pilgrims returning from Mecca are soon arriving in the country and celebrating their new status as Hajji, but many have seen their wishes to bear the venerable title shattered or may face questions on the validity of their pilgrimage after they resorted to go on the pilgrimage illegally, including posing as Philippine citizens.

The Indonesians faking their identities as Filipinos are expected to be among the first three batches of 1,049 pilgrims that the Philippine authorities and an Indonesian technical assistance team will scrutinize as they arrive in Manila on Monday.

The Indonesian team, comprised of immigration, religious ministry and police officials, would help to expedite deportation of Indonesian citizens who might be found among those arriving, after the Philippines authorities suspected hundreds of the arrivals could be Indonesians and Malaysians, who were using Philippine hajj passports.

“We would assist to verify their identities and determine if they are really Indonesian citizens, because their names and identities are being withheld by the Philippine immigration office,” Heru Santoso, a spokesman for the immigration office said.

The team was sent after the Foreign Ministry last week dispatched a special team to Manila. Lalu Muhammad Iqbal, the ministry’s director for the protection of Indonesian nationals and entities abroad who led the team said they held a series of meeting on Wednesday with a task force set up by the Philippine government to deal with the illegal hajj case.

“The meeting agreed on the flow of handling the pilgrims when they arrive in Manila. We expect the flow would ensure that the pilgrims could be deported as soon as possible,” Lalu said in a statement on Thursday.

The first in a string of hajj scams involving Indonesians emerged from the Philippines on Aug 18 when immigration officials at Ninoy Aquino International Airport arrested 177 Indonesians who were about to board their flights to Saudi Arabia. The officials became suspicious when none of them could speak any Filipino dialects despite listing Jolo in the southern Philippines as their addresses. It turned out they were Indonesians using legally obtained Philippine hajj passports but with fake identities and they were going to leave using Philippine’s unused hajj quota.

Further investigation to the case revealed that there could be up to 700 Indonesians that went on the pilgrimage posing as Filipino pilgrims, though many of them could also be Malaysians. In addition, another group of 229 Indonesians, comprised of 155 women, 59 men and 15 minors were detained by the Saudi authorities. They were arrested in two different locations for overstaying and not having the proper hajj permits.

The government has maintained since then that they are victims of hajj scams involving a syndicate in Indonesia and the Philippines, which exploited Muslims eager to skip the lengthy waiting list that could extend as far as 2055 and would go at any length to secure a spot to go to Mecca. President Joko Widodo and Philippine President Rodrigo Duterte reaffirmed this view when the latter visited Jakarta on Sep 9.

A majority of the 177 Indonesians arrested in Manila – half of them were from South Sulawesi – have returned, while nine of them stayed behind for investigation purposes.

Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI) secretary general, Muhammad Jafar Hafsah urged the government to improve its hajj management and impose stricter evaluation on the annual event.

Jafar said in a statement that it has become normal for many Indonesian pilgrims to register to go on hajj through other countries.

“There are also hajj travel operators that use fake visas from other countries. This is a work of mafia and a very serious crime. How could they manipulate this religious ritual to be an illegal trip implicating other countries,” Jafar said.

Cleric says pilgrims’ safety is paramount as Indonesia bids for more hajj quota

Indonesia is seeking ways to have more hajj quota next year in a bid to shorten its aspiring pilgrims’ waiting list that extends for decades and to avoid further embarrassment after hundreds of its citizens were found to have performed the mandatory religious ritual illegally this year, including posing as pilgrims from another country.

But Yahya Cholil Staquf, a top cleric from Indonesia’s largest Muslim organization Nahdlatul Ulama said there is more to the pilgrimage woes than getting more quota allocation.

“What is important is not to have more pilgrims but to ensure their security during the pilgrimage,” Yahya said, adding that the quota allocation is basically set to ensure a safe and comfortable pilgrimage.

He also urged the government to issue a regulation about senior citizens of 60 years old and above who have not had the chance to perform the hajj.

“We need to make their departure a priority so they can go on the pilgrimage as soon as possible with a management and services that cater to their needs,” Yahya said.

Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI) secretary general, Muhammad Jafar Hafsah said in a statement that the government needs to improve its hajj management and impose stricter evaluation on the annual event.

“There is a high demand and people can afford to go but they can’t due to limited quota. Even if they could finally go, they would be too old or probably already die by then,” he said.

Religious Ministry inspector general, M. Jasin said the religious affairs ministry has been beefing up efforts to lobby the Saudi government since last year to have the quota for Indonesia reinstated to its normal 211,000.

“We are confident that in 2017 our quota will be back to normal,” Jasin said.

The quota is allocated based on one per 1,000 out of each country’s Muslim population. Indonesia has been dealing with quota woes for the past three years after the Saudi government lowered quota for hajj-sending countries to make room for the renovation of Grand Mosque in Mecca. This year, Indonesia had 168,000 quota, a further reduction from last year’s 178,000 and the quotas were from far enough to accommodate Muslims who aspire to perform the annual ritual.

Jasin added that he is optimistic Indonesia could have more quota of about 240,000 or one percent out of its total population, considering that the holy mosque would have bigger capacity to accommodate more pilgrims after the renovation is finished.

Religious affairs ministry data showed that aspiring pilgrims have to wait 10 years at best to go to Mecca while those in some regions in Sulawesi have to wait the longest extending to 2054 and 2055.

The Philippine authorities found earlier this month that up to 700 foreigners, most of them believed to Indonesians and Malaysians, had gone on the pilgrimage posing as Philippine citizens. Last month, immigration officials at Ninoy Aquino International Airport arrested 177 Indonesian pilgrims who were posing as Philippine citizens as they  were about to board their flights to Saudi Arabia, while another group of 229 Indonesians were detained by the Saudi authorities earlier this month for overstaying their visas and not having the proper hajj permits.

President Joko Widodo has also sought ways for Indonesia to use other countries’ unused hajj quota. Joko mentioned about this possibility to Philippine President Rodrigo Duterte during their meeting in Jakarta on Sep 9, as well as to Saudi Arabian Prince Mohammad bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud, who is also the second deputy prime minister and defense minister, when they met on the sidelines of the G20 Summit in Hangzhou, China earlier this month.

Joko said that both leaders agreed to Indonesia’s proposal but it would take further detailed calculation and procedure before the plan could actually work, while Duterte also agreed to amicably resolve the matter regarding the Indonesian pilgrims using Philippine passports.

“We would finalise this when King Salman visits Indonesia in October. Hopefully by that time we would know the additional figure for Indonesia’s quota and the possibility to use other countries’ unused quota,” Joko told journalists in Serang, Banten province on Sep 11.

Jasin said Saudi Arabia has to issue a new regulation about using other countries’ quota first before allowing Indonesia to bilaterally seek the countries’ approval to use their unused quotas.

The hajj is one of the five pillars of Islam and is mandatory ritual for adult Muslims who are financially and physically able to do it for at least once in a lifetime. This year, hajj pilgrims in Indonesia had to pay Rp 34,641,000 per person to go on the pilgrimage.

Repeated hajj is also another cause to the lengthy waiting list. The Indonesian Council of Ulemma (MUI) issued a fatwa in 1984 that says once is enough to go on the pilgrimage but many have repeated the ritual multiple times. The fatwa was issued in consideration that others who have not had the chance to go could use the spots in the hajj quota.

In May 2015, the religious affairs ministry issued a ministerial regulation that impose a ten-year gap since the last hajj departure for those who want to do it again.

 

 

 

 

 

 

 

Philippine president denies approving Mary Jane’s execution

A Philippine official said Monday that President Rodrigo Duterte did not give the green light for Indonesia to go ahead with the execution of a Philippine woman currently on death row for drug trafficking.

Philippine Foreign Secretary Perfecto R. Yasay clarified in a statement that Duterte never gave his Indonesian counterpart the green light to the execution of Mary Jane Veloso, contradicting reported comments from the Indonesian president earlier that day.

“[Duterte] told the Indonesian president that he respects their judicial processes and will accept whatever the final decision they will arrive at regarding her case,” Yasay said.

The clarification came after President Joko “Jokowi” Widodo said that Duterte had told him to proceed with the execution of Mary Jane, according to a statement on the cabinet secretary’s website.

Jokowi said he had discussed the suspended execution of Mary Jane with Duterte during their meeting at the presidential palace when the Philippine president was on his first-ever state visit to a foreign country since he took office on June 30.

“President Duterte said at the time to go ahead with the execution,” Jokowi said, without providing further details.

Emmanuel Pinol, Philippine Agriculture Secretary who was at the meeting, said Duterte never told Jokowi that it was okay to execute Mary Jane, according to Manila Bulletin.

“The president never agreed to execute Mary Jane,” he said.

“What he said was that we respect your law, we will not interfere with your judicial process but we will ask for clemency,” Pinol added.

He also said there was an understanding that Mary Jane’s execution had been postponed indefinitely.

Jokowi said that he told Duterte that Mary Jane had been caught carrying 2.6 kilograms of heroin when she was arrested at Yogyakarta’s airport in April 2010, before being sentenced to death in October the same year.

Mary Jane was granted an 11th-hour reprieve on April 29 last year when Philippine authorities requested her testimony in an ongoing legal case in the Philippines after her alleged recruiter Maria Cristina Sergio and her partners were arrested.

Duterte made no reference to Mary Jane’s case in a joint press statement after their meeting, even though he had said before his visit to Indonesia that he would ask Jokowi to grant Mary Jane leniency.

However, he said that Indonesia and the Philippines w seeking ways to intensify cooperation against illegal drugs as part of their efforts for a drug-free Asean.

“We share the deep concern over the trade in illicit and illegal drugs and its impact on our societies,” Duterte said.

.